Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP menjelaskan peyebab 52 eks guru kontrak PAUD swasta yang tak bisa mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK).
Seperti diketahui, pada Selasa (11/02/2025) digelar audiensi antara 52 eks guru kontrak PAUD swasta dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, di lantai II Gedung DPRD Sanggau.
Herkulanus menjelaskan, para eks guru kontrak itu tak bisa mendaftar PPPK lantaran tak memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan) nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi PPPK tenaga guru.
“Salah satu persyaratannya itu adalah di samping masuk dalam data base, terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), nah salah satu persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh guru kontrak itu ada ketentuan bahwa tenaga non ASN bekerja di instansi pemerintah. Kalau di sekolah itu, artinya di sekolah negeri,” jelas Herkulanus ditemui awak media usai audiensi.
“Para guru PAUD ini mereka bekerja di PAUD swasta, sehingga dalam proses seleksi PPPK, mereka tidak bisa mengikuti seleksi karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi, karena bekerja di swasta,” tambahnya.
Herkulanus juga menjelaskan, berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, ada pasal yang menyatakan bahwa penataan tenaga non ASN paling lambat Desember 2024. Setelah itu pemerintah atau instansi tidak diperbolehkan untuk mengangkat non ASN atau apapun namanya.
“Sehingga guru guru yang tidak bisa PPPK dengan terpaksa tidak bisa diperpanjang kontrak kerjanya karena bertentangan dengan undang-undang. Adanya regulasi itu yang membuat adanya kondisi seperti ini,” sebutnya.
Setelah berdiskusi panjang dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Herkulanus mengungkapkan beberapa poin. Pertama, sebagai solusi jangka panjang, Pemda Sanggau akan menyuratit Kemenpan RB.
“Memohon agar ada kebijakan terkait dengan seleksi PPPK agar tidak ada lagi dikotomi antara bekerja di negeri atau di swasta, sehingga mereka yang kebetulan bekerja di swasta juga bisa diangkat PPPK. Tapi ini tentu perlu proses. Artinya kalau pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan itu, artinya mengeluarkan Kepmenpan yang terbaru yang tidak ada lagi dikotomi antara negeri dan swasta,” terang Herkulanus.
Kedua, untuk solusi jangka pendek, terutama soal penggajian para eks guru kontrak tesebut. Disebabkan mereka tak lagi berstatus guru kontrak, Herkulanus menegaskan, secara otomatis gaji mereka tak bisa lagi diambil dari APBD. Alternatifnya melalui dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Karena bicara dana BOS tentu besarannya berbeda. Karena BOS itu kan hitungannya jumlah murid. Sedangkan PAUD ini kan muridnya kisaran 8-10 orang. Berbeda dengan SD dan SMP, jumah muridnya banyak, sehingga kalau dikalikan dengan angka perorangnya, dikonversikan untuk gaji non ASN-nya mungkin bisa di atas Rp 1 juta. Tapi kalau PAUD itu kan kecil, kalau dikonversikan paling di angka Rp 200-300 ribu per bulan,” ungkap Herkulanus.
Selain dana BOS, ia menyebut salah satu rekomendasi Komisi IV dalam audiensi tersebut adalah menggelar pertemuan dengan para kepala desa.
“Tadi contohnya di Desa Sebungkuh itu, dimungkinkan penggunaan Dana Desa untuk menggaji tenaga non ASN yang ada di PAUD. Kemudian mencoba dukungan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di sekitar desa tesebut,” terang Herkulanus. (Ram)
