Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) turut serta dalam Literasi Penguatan Bursa CPO Indonesia yang diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Pontianak, Kamis (04/07/2024).
“Kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialiasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX terkait implementasi Bursa CPO di Indonesia. Bursa CPO masih menjadi barang baru dalam ekosistem perdagangan CPO di Indonesia. Untuk itu, tugas kami sebagai bursa untuk memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan di sektor CPO ini di seluruh Indonesia,” ungkap Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi.
Menurut Fajar Wibhiyadi Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam industri kelapa sawit nasional. Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan, saat ini terdapat lahan seluas 3,4 juta hektar lahan kebun kelapa sawit yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Data dari Badan Pusat Statistik meyebutkan, Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki luas kebun sawit terbesar di Indonesia. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menyebutkan luas lahan kebun kelapa sawit diseluruh Indonesia mencapai 14,9 juta hektar.
“Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini, para pelaku industri kelapa sawit di Pontianak dapat memahami manfaat dari transaksi perdagangan CPO melalui bursa. Untuk melakukan transaksi, para pelaku harus terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota bursa. Terkait pendaftaran menjadi anggota bursa, kami sangat memberikan kemudahan kepada para pelaku kelapa sawit. Terkait anggota bursa CPO ini, data terakhir kami menunjukkan telah ada 50 perusahaan kelapa sawit yang sudah menjadi anggota Bursa CPO ICDX”, kata Fajar Wibhiyadi.
Bursa CPO ICDX mulai beroperasi pada 9 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023, dan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada 13 Oktober 2023. Adapun perdagangan perdana Bursa CPO pada tanggal 20 Oktober 2023.
Dari sisi aspek kemanfaatan, hadirnya Bursa CPO dapat menciptakan pasar CPO yang transparan, adil, cost effective dan teratur sehingga dapat terjadi pembentukan harga (price discovery) yang akuntabel serta kredibel, dan pada akhirnya dapat terbentuk acuan harga (price reference). Selanjutnya, harga acuan dapat dimanfaatkan sebagai Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO Indonesia untuk penetapan tarif Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE), Sebagai harga acuan Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit, serta sebagai harga acuan insentif Biodiesel. (Luk)
