Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Payung hukum untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat diperlukan dalam memajukan sektor usaha mikro. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau saat ini ikut merancang Peraturan Daerah (Perda) yang merangkum seluruh usah mikro.
“Tujuannya semata-mata untuk bagaimana menjadikan UKM itu subjek penggerak ekonomi. Sementara kita tahu pada krisis ekonomi itu kan daya tahan paling kuat itu di level UKM. Pemerintah ini baru mau merancang supaya UKM itu berandil besar, khususnya di usaha mikro,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau, Sylverster Roy, belum lama ini.
Ia mengatakan, dalam peran serta pembangunan UKM dapat bermitra dengan pemerintah, BUMN, maupun dengan sesama UKM sendiri.
“Kita mengintervensi di situ, supaya mereka terfasilitas. Kemudian kita fasilitasi dengan legalitas, pendataan, sertifikasi. Itu dirangkum semua sesuai dengan PP nomor 7 UU tenaga kerja, agar semuanya bisa berjalan selaras dengan pusat,” terangn Roy, sapaan akrab Sylverster Roy.
Hanya saja, kata dia, persoalan pada diksi “usaha mikro”. Pasalnya penghasilan hingga Rp 1 miliar masuk dalam kategori mikro. Meski demikian, Roy mengaku tak tutup mata terhadap “mikro” tersebut. Namun tidak harus melupakan yang non formal.
Dalam Perda itu juga nantinya ia menyebut ada fasilitasii Hak Kekayaan Intelektual (Haki), promosi, literasi hukum, kemitraan, penyediaan pasar maupun pemasaran. Terpenting, goal-nya adalah para pelaku UKM dapat menjadi penyedia barang dan jasa.
“Makanya kawan-kawan yang punya usaha mikro supaya membuat legalitasnya. Karena satu-satunya dokumen administrasi usaha mikro itu selain laporan atau KTP, juga NIB, supaya ke depan lebih tertib administrasi. Supaya data base UKM itu bisa terlacak, termonitor, mulai dari yang kecil sekali hingga yang Rp 1 miliar,” bebernya.
Saat ini, Disperindagkop dan UM Sanggau sudah sampai pada tahap konsultasi ke Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kalbar. Roy mengatakan, saran dari Diperindag Provinsi Kalbar yang utama adalah mengintervensi pasar.
“Terkadang UKM itu kesulitannya di pasar. Intervensi itu diperlukan supaya mereka terbantu. Tapi membantu itu juga tidak semata-mata. Harus dengan mutu dan produk yang berkualitas. Jadi sebelum kita tawarkan ke pasar, kita sudah paripurna dengan produknya, misalnya mutu, kualitas, legalitas, sertifikasi dan sebagainya. Jadi ketika ditawarkan barang itu sudah sip,” pungkasnya. (Ram)
