Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Sorotan terhadap infrastruktur Kabupatrn Sanggau kembali diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Acam. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura) itu mengatakan secara umum infrastruktur di Sanggau lebih pada merehab yang ada.
“Semuanya merehab saja karena sangat luasnya jalan ini, sehingga dana yang digunakan itu tidak banyak. Pengerjaannya pun tidak dapat maksimal, sehingga umur daripada kualitas pengerjaan jalan itu tidak mampu bertahan lama,” kata Acam belum lama ini.
Ditambah lagi ruas jalan kerap dilintasi kendaraan overload. Jalan yang seharusnya dilewati kendaraan roda empat dipaksa dilewati oleh kendaraan roda enam. Alasannya untuk perputaran ekonomi.
“Masyarakat kita ini rata rata sudah punya kebun sawit dn sudah menggunakan kendaraan roda empat atau roda enam yang beratnya sekitar 12 ton ada juga sampai 22 ton. Hari ini memang cukup sulit kita di jalan ini, karena kita tidak punya kewenangan untuk menghentikan orang. Kalau kita hentikan orang untuk menggunakan jalan ini karena lagi sedang merawat dan memperbaikinya, ekonomi akan mati,” ungkapnya.
Sementara, lanjut Acam, ruas jalan baru tidak ada dibangun. Satu sisi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu punya kewenangan di bidang masing masing. Pemerintah Pusat bertanggungjawab terhadap jalan nasional, dinas provinsi bertanggungjawab terhadap jalan provinsi dan kabupaten bertanggungjawab terhadap jalan kabupaten.
Pertanggungjawaban itu, kata Acam, sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Namun kembali lagi pada alasan perputaran ekonomi, ruas jalan tidak akan bertahan lama, sehingga jalan di sanggau ini rusak terus dalam kondisi cuaca hujan. Dan itu semua, sebut Acam, berada di daerah perkebunan sawit mandiri atau milik perusahaan di sana.
“Kami berharap ada keperdulian masyarakat petani sawit mandiri ini terhadap jalan sekitar nya. Solusi untuk seperti ini kedepannya harus dibuatkan perda. Karena untuk Perda khusus siapa siapa yang berhak melewati jalan itu belum ada, hingga mereka berhak memakai. Sayangnya tidak punya rasa memperbaiki, dan ini menurut saya solusi yang paling tepat. Buat Perda secara khusus dan pesifik mengatur itu,” pungkasnya. (Ram)
