KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrykus Bambang menilai pemerintah lambat mengantisipasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau dengan Malaysia. Sebab, sejak penyesuaian harga diberlakukan, belum satupun subsidi bagi masyarakat rentan yang terdampak tiba di kawasan ini.
“Kebijakan dengan antisipasi itu kadang seperti orang mandi dengan berpakaian, berpakaian dulu baru mandi. Kebijakannya dulu diterapkan, tetapi untuk penanganan imbas kebijakan itu belakangan baru direncanakan,” kata Hendrykus Bambang, Selasa (13/09/2022).
Dia mengatakan, mestinya pemerintah sudah membuat skema antisipasi kenaikan BBM bagi kelompok rentan yang terprogram dalam jangka panjang. Menurutnya, jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), hanya menjadi solusi jangka pendek.
“Kalau pemberian BLT itu, walaupun hati nurani saya tidak begitu setuju, tetapi itu kan hanya jangka pendek. Hanya untuk menjaga daya beli masyarakat selama tiga-empat bulan kedepan. Dan setelah tiga-empat bulan itu, harus ada program yang benar-benar permanen untuk kelompok rentan yang terdampak kenaikan BBM,” ujarnya.
“Jadi jangan lah selalu mengatasi masalah itu dengan cara-cara yang temporary, yang sementara saja. Masyarakat ini kan punya keinginan berdikari, berusaha sendiri dan pemerintah mestinya menjembatani keinginan masyarakat itu,” sambungnya.
Bambang menyarankan, agar pemerintah memberdayakan potensi masyarakat supaya mereka dapat berdikari dan berusaha. Pemberdayaan potensi masyarakat, diyakininya, dapat lebih berhasil guna meredam dampak kenaikan BBM dalam jangka panjang.
“Adil itu kan belum tentu sama ya, mungkin di suatu tempat dengan BLT itu tepat sasaran, tapi ditempat lain belum tentu dengan 300 ribu perbulan bisa diartikan jadi peningkatan daya beli. Jadi kenapa tidak, misalnya, memberikan program padat karya, mendorong penguatan pemberdayaan ibu-ibu, pemuda maupun orang-orang tua supaya mereka bisa berdikari dalam jangka panjang,” pungkasnya. (ram)