Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Bupati Sanggau Paolus Hadi memimpin silaturahmi bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda), tokoh masyarakat, mahasiswa dan penguasaha SPBU, Senin (12/09/2022) lantai I Kantor Bupati Sanggau.
Selain off line, silaturahmi yang juga digelar secara online itu dihadiri seluruh jajaran Forkompimcam dengan agenda penyesuaian dan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) pasca pengumuman harga BBM yang diumumkan pemerintah.
Dalam dilog terrsebut terungkap bahwa ada dua jenis BBM yakni Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditetapkan pada tahun 2021.
“JBT ini solar dan JBKP itu pertalite. Terkait rekomendasi Lurah atau Kades, itu semuanya ada di solar bukan pertalite, sesuai peraturan BPH migas nomor 17 tahun 2019. Di aturan itu sudah jelas sekali siapa yang memberikan rekomendasi dan siapa yang menerima solar subsidi,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Sanggau melalui Kabid Perdagangan, Nurtiati di sela-sela silaturahmi.
Dijelaskannya, berdasarkan aturan itu, Camat tidak lagi boleh mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi. Kewenangan itu telah diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desa. Peralihan kewenangan itu ditegaskan dalam Surat Gubernur Kalbar Nomor 510/0358/DPPESDM tentang pengendalian jenis BBM tertenu solar bersubsidi tertanggal 2 Februari 2022 ditujukan kepada Bupati dan Walikota se- Kalbar.
“Terkait pertalite ini sebenarnya kami juga mempertanyakan karena sebenarnya regulasi untuk pertalite belum ada aturan pemberian rekomendasi. Itu makanya kami di Dinas tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pembelian BBM jenis pertalite, karena aturan ini cukup baru di tahun 2021 dan peredarannya dibatasi untuk seluruh pengguna,” ujarnya.
Meskipun tak ada aturan pembelian BBM jenis pertalite, Pemerintah daerah melalui Dinas Perindagkop dan UM Sanggau berupaya diakuinya terus berkoordinasi dengan BPH migas yang sedang menggodok aturan pembatasan BBM tersebut.
“Selama ini hanya kendaraan-kendaraan saja yang dibatasi. Dan kita memaklumi SPBU tidak berani melayani para pengecer berdasarkan surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 pada poin 2 yang tegas menyebutkan penyalur retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkannya kepada pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan). Itu kenapa SPBU tidak berani memberikan kepada pengecer,” bebernya.
Berdasarkan pantuan wartawan, Senin 12 September 2022, hal itulah yang membuat kelangkaan BBM jenis pertalite di tingkat pengecer atau kios sehingga memicu antrian panjang diseluruh SPBU di Sanggau.
Menanggapi hal itu, Bupati Paolus Hadi saat memimpin silaturahmi tersebut menyayangkan belum lengkapnya aturan dari BPH migas yang membarengi kenaikan harga BBM bersubsidi khusus untuk pertalite.
“Mudah-mudahan semua daerah juga merasakan hal yang sama sehingga perlu adanya perbaikan, kalaupun tidak ada kami dari jajaran Forkompimda nampaknya harus berembuk membuat semacam diskresi yang merupakan kesepakatan kebijakan, tapi mudah-mudahanlah ada jalan untuk mengatur pertalite ini, kalau belum ada aturan kita pikirkan diskresi,” ujar Bupati Paolus Hadi. (ram)
