Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis soal bersubsidi membuat antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kuota dari pemerintah dinilai sudah cukup. Dugaan adanya permainan di tingkat bawah pun mencuat.
“Saya mau menanggapi kelangkaan BBM. Pemerintah itu kan sudah menambah kuota seluruh Indonesia, hampir 1,5 juta kilo liter. Saya ingin mempertanyakan juga, kalau mobil-mobil itu masih mengantre solar bersubsidi, kita juga ingin mempertanyakan ada apa sebenarnya. Ini kan berarti karena adanya permainan di tingkat-tingkat SPBU atau apalah namanya,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kalbar, Fransiskus Ason kepada wartawan di Sanggau, Minggu (14/08/2022).
Dengan penambahan kuota itu, kata Ason, artinya pemerintah sudah menghitung, bahwa solar bersubsidi, untuk rakyat kecil cukup.
“Bayangkan kemarin Presiden Jokowi sudah menyiapkan untuk subsidi BBM ini sekitar Rp 500 triliun untuk satu tahun anggaran,” kata dia.
Politis Partai Golkar ini menduga terjadi permainan-permainan di tingkat bawah, karena disparitas harga antara subsidi dan non subsidi maupun industri di kisaran Rp. 20-an ribu.
“Karena itu kita minta penegak hukum memantau masalah ini. Kalau tidak begitu, tidak selesai persoalan BBM ini,” tegasnya.
Selaku sekretaris Komisi yang membidangi ESDM, Ason mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada pihak Pertamina. Alhasil, pihak Pertamina, lanjut Ason, mengaku hanya sebagai penyalur BBM. Badan yang ditunjuk SKK Migas untuk menyalurkan ke SPBU-SPBU.
Ason lagi-lagi menyinggung disparitas harga yang cukup jauh antara BBM subsidi dan non subsid. Ia pun menduga ada oknum yang sengaja menjual BBM subsidi tersebut ke industri.
“Bayangan saja, kalau Rp 5000 lebih kemudian dijual sampai belasan ribu Rupiah. Kalau selisihnya Rp. 10 ribu, kalau 100 liter sudah Rp.1 juta untungnya. Jadi untuk apa jalankan mobil, bagus antre minyak terus. Bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Atau ada mungkin ada yang tanki siluman,” ungkapnya.
Anggota Dewan Dapil Sanggau-Sekadau itu juga mengaku sudah menggelar rapat dengan Dinas ESDM Provinsi Kalbar.
“Kami sudah pernah rapat dengan ESDM. Memang pihak Pertamina itu minta bantu pemerintah provinsi untuk membantu mereka dalam rangka untuk bahwa yang layak dibantu itu diberikan kartu apalah begitu. Ada pembatasan,” pungkasnya. (Ram)
