DPRD Bengkayang Perketat Pengawasan Pembangunan Bersumber dari Dana PEN

 

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah mulai melakukan serangkaian pembangunan berbagai sarana, baik itu jalan maupun jembatan di berbagai titik yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT SMI.

Hingga saat ini, tercatat ada sembilan pembangunan infrastuktur yang sudah mulai dikerjakan. Disisi lain, ada dua rencana pembangunan yang gagal tender.

Terkait pembangunan bersumber dari dana PEN tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus meminta kepada Pemkab selaku pihak eksekutif benar-benar memaksimalkan anggaran PEN dengan detail.

Dia meminta, agar dana PEN tersebut jangan sampai digunakan untuk pembangunan yang terkesan asal-asalan. Disamping itu, dia juga meminta agar penggunaan dana PEN dalam progres pembangunan ditujukan untuk benar-benar meningkatkan percepatan ekonomi.

“Artinya, pembangunan yang dilakukan menggunakan dana PEN harus bisa menghasilkan. Karena kalau tidak, maka dana PEN itu bisa malah jadi beban untuk Pemda Kabupaten Bengkayang,” jelas Esi, Rabu (29/6).

Disamping itu, Esi juga memastikan DPRD selaku pihak legislatif akan proaktif melakukan pengawasan dengan ketat terhadap pembangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan dana PEN tersebut.

“Kita akan terus lakukan pengawasan. Dalam hal ini melalui Komisi II, kita akan terus melakukan monitoring,” tegas Esidorus.

Esidorus turut memperhatikan bahwa untuk pembangunan infrastruktur menggunakan dana PEN memang sudah berjalan. Proses lelangnya, bahkan sudah dilaksanakan pada tahun 2021 akhir lalu. Dimana dalam perencanannya ada 11 rencana kegiatan pembangunan yang dilelang, namun dua diantaranya mengalami gagal tender.

“Artinya dari 11 kegiatan ada 9 kegiatan proyek yang telah berjalan, dan itu menjadi atensi kita untuk benar-benar kita awasi,” katanya.

Terkait pembangunan yang sudah berjalan sampai kini, Esi turut menilai progres pembangunan infrastruktur mengunakan dana PEN di kabupaten Bengkayang terlihat bejalan lamban. Ini menjadi salah satu poin yang menjadi kekhawatiran sendiri. Karena menurutnya, apabila progres pembangunan berjalan lamban, otomatis akan ada pembengkakan biaya operasional.

“Sedangkan, dana yang digunakan adalah dana pinjaman. Tentu itu bisa berdampak pada membebani hutang daerah,” tuturnya.

“Karena itu, kita mendorong kalau bisa pekerjaan itu cepat, supaya bisa segara digunakan masyarakat untuk mendukung kegiatan perekonomian,” timpalnya.

Esidorus juga mengingatkan agar pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN sejatinya harus dilaksanakan seefektif mungkin. Sehingga dapat menghemat anggaran untuk pengawasan.

“Kalau efektif dan cepat, penghematan anggaran pengawasan pun bisa dilakukan. Jangan sampai dana PEN ini justru membebani hutang kita,” pintanya. (Titi).