Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Edy Mulyadi yang pernyataannya viral tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam, Kalimantan Timur, menuai berbagai kecaman. Terutama dari masyarakat Kalimantan.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (2015-2021) menilai ada agenda tersendiri di balik aksi Edy Mulyadi dan kawan-kawan tersebut.
“Saya menduga, ada agenda khusus. Yakni ingin menggagalkan rencana Pemerintah memindahkan IKN. Dengan ini, saya tegaskan. Kita jangan menari di genderang yang ditabuhkan Edy Mulyadi dan kawan-kawan, “ katanya, Rabu (26/01/2022)
Cornelis yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalbar mengatakan Kalimantan pulau terbesar ketiga dunia dengan luas 743.330 km² yang ditempati tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dalam posisinya ini, Kalimantan lebih dari pulau mana pun di Nusantara.
“Saudara Edy Mulyadi berpura-pura, atau memang tidak paham. Kalimantan sangat strategis. Jika dikatakan ‘tempat jin buang anak’, itu tidak menggambarkan fakta,” katanya.
Ia menyebutkan pemerintah dan DPR telah sepakat terkait pemindahan IKN ke Kalimantan dan hal itu telah memenuhi proses hukum, termasuk studi kelayakan.
Cornelis mengajak masyarakat untuk mendukung karena DPR telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang.
“Pemerintah dan DPR telah sepakat, dan setuju soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. . Jadi, ini sudah jalan. Jangan diganggu lagi. Adapun pelaksanaannya, setelah menjadi UU IKN, bisa sepuluh, bisa dua puluh tahun mendatang”, ungkapnya.
Cornelis yang dikenal dengan semboyan “Kade’ barani ame’ gali-gali, kade gali ame’ barani-barani” (Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani) itu menyatakan, lokasi IKN di Kalimantan, bukan atas permintaan penduduk setempat.
“Kami, terutama orang Dayak, tak pernah meminta. Jika Presiden Joko Widodo melihat Kalimantan cocok menjadi IKN. Artinya, beliau punya visi ke depan. Saya katakan, Jokowi seorang pemimpin visioner. Jawa daya tampung buminya sudah maksimal 500 tahun ke depan”, ungkapnya.
Selain itu menurut Cornelis Kalimantan penghasil pendapatan negara yang cukup banyak dari Sumber Daya Alam (SDA).
“Jadi, jangan menganggap Kalimantan tempat jin buang anak. Pemikiran Jokowi, membangun suatu ibu kota negara yang terencana. Yang didesain bukan sembarangan. Namun, yang dirancang dari awal, dari nol. Jadi, Kalimantan bukanlah seperti yang dikemukakan Edy Mulyadi. Nyatanya, Sabah, Sarawak, dan Brunei tidak juga tempat jin buang anak, tempat genderuwo”,ungkap Cornelis.
Cornelis pun mempertanyaakan maksud Edy Mulyadi melempar kata-kata yang tidak pantas kepada Jokowi, Prabowo, dan orang Kalimantan.
“Perlu dicatat, kami di Kalimantan daerah makmur. Yang lengkap. Kurang apa? Jika saat ini kami belum kaya raya, konglomerat, karena kami baru mulai. Tapi tidak kalah dibanding Edy Mulyadi. Kita lahir sama-sama tidak membawa apa-apa. Mati juga tidak membawa apa-apa. Jadi, selama hidup, berbuatlah baik dan, sebisa mungkin, melayani sesama. Jangan jumawa. Jangan menghina! Kita ini sama, setara di hadapan Tuhan”, kesalnya.
BACA JUGA: Desak Aparat Tangkap Edy Mulyadi, Ketua DAD Sanggau: Kalau Tidak, akan Jadi Bom Waktu!
Cornelis juga menghimbau masyarakat agar waspada dan tidak terperangkap dalam permainan Edy Mulyadi cs. Menurutnya ada maksud tertentu dari Edy dan kawan-kawan untuk membatalkan rencana pemindahan IKN.
“Kita harus waspada. Jangan terpancing. Jangan masuk ke dalam perangkap yang dimainkan mereka. Jangan mau menari di genderang yang mereka tabuhkan. Kita memang tersinggung. Kita marah dengan caranya. Namun, tetap ingat pada agenda utama”, ungkapnya.
Ia khawatir kedepan, jika Kalimantan tidak bisa terkontrol oleh negara akan menjadi sarang kelompok radikal, intoleran, anti-pancasila hingga sarang teroris mengingat wilayah Kalimantan yang begitu luas.
“Boleh gusar dan murka pada Edy Mulyadi dan kelompoknya. Namun, tetap kepala dingin. Serahkan pada pihak yang berwajib sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Persoalan hukumnya, kita serahkan pada Polri, ” ungkapnya.
Cornelis mengajak masyarakat mendukung rencana pemerintah dan agenda negara dan menyelesaikan permasalahan bersama sebagai bangsa Indonesia.
“Bahwa ada masalah, memang ada. Kita selesaikan, kita atasi bersama, sebagai bangsa. Kami orang Dayak, tidak pernah minta kepada Presiden dan DPR untuk menjadi ibukota negara. Tetapi ketika ditetapkan Presiden dan DPR kami terima, kami loyal. Sebab ini demi kepentingan Negara dan bangsa, dan bukan untuk kepentingan kami,” pungkas Cornelis. (*)
