Kamis , 6 Oktober 2022
Home / HEADLINE NEWS / Pengamat: Gubernur Sutarmidji Jangan Malu Tetapkan Kalbar Darurat Bencana Banjir

Pengamat: Gubernur Sutarmidji Jangan Malu Tetapkan Kalbar Darurat Bencana Banjir

Pengamat Kebujakan Publik Untan, Usmulyadi/ FOTO banjir/ist

 

KALIMANTAN TODAY. PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji diminta untuk segera dan tidak malu menetapkan status darurat bencana banjir. Lantaran semua parameternya sudah terpenuhi.

“Banjir di Kalbar sudah layak ditetapkan sebagai darurat bencana,” kata Usmulyadi, Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak, kepada kalimantantoday.com, Senin 15 November 2021.

Usmulyadi menjelaskan, untuk menetapkan status darurat bencana atas banjir Kalbar itu setidaknya harus memenuhi 5 parameter utamanya, yakni:

1. Jumlah Korban
Menurut Usmulyadi, korban banjir Kalbar ini sudah banyak, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Sehingga parameter untuk menetapkan darurat bencana ini sudah terpenuhi.

2. Kerugian Harta Benda
Dengan banyaknya kabupaten di Kalbar yang terendam banjir saat ini, sudah pasti banyak masyarakat yang mengalami kerugian harta benda.

3. Kerusakan Sarana dan Prasarana
Usmulyadi memastikan, bencana banjir Kalbar ini sudah pasti banyak menimbulkan kerusakan sarana dan prasana, mulai dari jalan, perumahan, fasilitas umum, sekolah hingga Rumah Sakit (RS).

4. Luas Wilayah yang Terkena Banjir
Dilihat dari luar wilayah banjir, kata Usmulyadi, juga sudah layak Kalbar ditetapkan darurat bencana. Untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu saja tercatat 3,1 juta hektare wilayah yang terendam. Sementara di Kabupaten Sintang hampir 2 juta hektare yang banjir. Kemudian di Sanggau dan Melawi sekitar 4 juta hektare.

“Dari total luasan Kalbar, sudah hampir setengahnya yang terendam banjir. Sehingga sudah sangat layak untuk ditetapkan sebagai darurat bencana, bahkan bencana nasional,” jelas Usmulyadi.

5. Dampak Sosial Ekonomi
Menurut Usmulyadi, banjir Kalbar ini jelas menimbulkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Di antaranya semua aktivitas masyarakat dan perdagangan di daerah banjir mati semua.

“Sejak awal, Sutarmidji selaku Gubernur Kalbar seharusnya sudah menyiapkan penetapan status darurat bencana ini, karena parameter yang sudah ditetapkan pemerintah itu sudah terpenuhi,” jelas Usmulyadi.

Dengan penetapan status darurat bencana banjir Kalbar, menurut Usmulyadi, tentunya penanganan dampak banjir akan lebih baik, tidak seperti sekarang.

“Sekarang obat sakit gatal-gatal untuk anak atau pusing kepala untuk Lansia sulit, susu untuk anak-anak korban banjir juga tidak ada, nutrisi ibu hamil juga tidak ada, kalau begini angka stunting Kalbar bisa tinggi,” kata Usmulyadi.

Gubernur Sutarmidji, menurut Usmulyadi, seharusnya sudah menyiapkan timnya, minimal sudah punya konsep mitigasi bencana. “Harusnya SOP untuk penanganan bencana banjir itu sudah ada. Tak tau Midji ini kerjanya apa,” katanya.

Di tengah masyakat yang menderita karena bencana banjir ini, kata Usmulyadi, semestinya Gubernur Sutarmdiji fokus mengatasinya. “Bukan malah memancing keributan terus,” sesalnya

Keributan yang dimaksudkan Usmulyadi tersebut, terkait dengan statemen Gubernur Sutarmidji yang hendak mengusir perusahaan sawit.

“Semestinya saat bencana seperti ini, asosiasi pengusaha sawit itu dirangkul bagaimana mudahnya, bukan malah diajak kelahi, karena mereka mempunyai potensi untuk membantu korban banjir Kalbar,” kata Usmulyadi.

Kalau para pengusaha tersebut memiliki beberapa alasan, misalnya tidak terkait dengan wilayah usahanya, kata Usmulyadi, itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. “Bukan malah dimarahi, apalagi diusir,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan Sutarmidji untuk berhenti tebar pesona, bicara yang bagus-bagusnya saja dan menyalahkan orang lain.

Masyarakat Kalbar ini sudah menderita karena bencana banjir, kata Usmulyadi, seharusnya ada langkah konktret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, terutama Gubernur Sutarmdiji.

“Ini ngomong tentang banyak hal, tentang pelayanan yang prima segala macam, sementara dia tidak menyiapkan untuk bencana, bagaimana ceritanya. Seharusnya dia ini mengambil sikap untuk menetapkan status darurat bencana, kalau dia tak mampu, bilang tak mampu, supaya bisa diintervensi pusat,” papar Usmulyadi.

Kalau memang Pemprov Kalbar sudah tidak mempunyai dana lagi untuk bencana karena habis untuk menangani pandemi Covid-19, kata Usmulyadi, akui saja. “Seharusnya dengan stakeholder yang punya potensi harus kerjasamalah, jangan malu-malu,” tutur Usmulyadi.(dik)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Laga Arema FC vs Persebaya Berakhir Ricuh, 127 Orang Meninggal Dunia

  KALIMANTAN TODAY, MALANG – Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang berakhir ricuh. Hasil …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *