KALIMANTAN TODAY, LANDAK – Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1, Badan Anggaran dan Tim pengawas DPR RI Bidang Pengawasan Perbatasan Drs. Cornelis, M.H menjadi narasumber dalam acara sosialisasi hasil pengawasan pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan secara langsung di aula Hotel Dango Landak, Senin (26/10/21).
Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi, Anggota Bawaslu RI, Wakil Ketua DPRD Landak Cahyatanus, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Bawaslu Kabupaten Landak, Ketua KPU Kabupaten Landak, Kadis Dukcapil Kabupaten Landak, Kadis Kesbangpol Kabupaten Landak, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Cornelis menyampaikan bahwa sosialisasi ini untuk bagaimana melaksanakan tugas kedepannya, yang berdasarkan hasil pemilu tahun 2020, dalam rangka untuk memprediksi pemilu 2024.
“Pilkada 2020 jadi contoh, pilkada yang berat karena dilaksanakan pada saat masa Pandemi COVID-19 dan hanya bisa di hadapi dengan protokol kesehatan, asupan gizi yang cukup serta sekarang pemerintah berupaya untuk menvaksin rakyatnya, supaya imun tubuh semakin kuat,” tukas Cornelis.
Cornelis mengatakan di setiap tahun ada penambahan jumlah pemilih, jumlah partai politik baru, sehingga akan bertambah jumlahnya pada tahun 2024. Jadi banyak kompenen yang harus terlibat dalam mengawal pemilu pada tahun 2024.
“Maka dari itu saya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Landak, untuk mengikutsertakan Forkompimda Landak hadir dalam acara sosialisasi ini, karena Bawaslu yang nantinya akan berdampingan dengan Kepolisian, TNI, Pengadilan Negeri, serta Kejaksaan. Lembaga-lembaga ini lah yang melihat secara langsung bagaimana upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu, bahwa penyelenggaraan sudah sesuai prosedur,” terang Cornelis.
Cornelis menyampaikan dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan masyarakat semakin cerdas dan pintar untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Selain itu antara eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa bekerjasama dengan baik, sehingga dapat menciptakan pemilu jujur adil dan bersih itu bisa terwujud. Oleh karena itu kami komisi II DPR RI bekerjasama mensosialisasi UU Pemilu dan mengevaluasi Pilkada.
“Diharapkan hasil pemilu kedepannya berkualitas, sehingga mendapatkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan kemampuan dalam memimpin. Karena memimpin ini tidak mudah, semakin berat setiap harinya,” tutup Cornelis. (rls)