Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) meluncurkan pembayaran Pajak Bumi dan Banunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara elektronik melalui ATM dan Mobile Banking Bank Kalbar. Peluncuran sistem pembayaran dua pajak daerah ini digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, Rabu (23/6/2021).
Tampak hadir pada acara peluncuran Direktur Umum Bank Kalbar Rokidi, Kepala Bank Kalbar Cabang Sanggau Bahtiar, Kajari Sanggau Tengku Firdaus, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Affiansyah, Wakapolres Sanggau Kompol Agus Dwi Cahyono, Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marsilinus, Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau, Wellem Suherman serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.
Bupati Sanggau Paolus Hadi mengatakan, PBB-P2 dan BPHTB memberikan kontribusi sebesar 7,2 persen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebesar 7,2 persen yang telah dibantu oleh orang Sanggau ini, harus kita gunakan maksimal supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Bupati Sanggau dua periode ini meminta agar kepatuhan wajib pajak terus ditingkatkan.
“Saya tahu masih ada tunggakan pajak dan retribusi, maka itulah yang harus kita dorong. Perlu disampaikan bahwa kita serius untuk menggunakan anggaran dari keringat masyarakat yang dibayar ke kita untuk mengurus Sanggau ini,” ucapnya.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan rertibusi, maka banyak pula pembangunan yang bisa dilakukan.
“Saya berharap Kabupaten Sanggau semakin berjaya dengan banyaknya masyarakat yang sadar membayar pajak. Tentunya ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari visi Sanggau Maju dan Terdepan,” pungkas PH.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau Wellem Suherman menyebut, peluncuran ini untuk memberikan informasi kepada publik sehubungan dengan pembayaran pajak daerah sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui ATM dan Mobile Banking Bank Kalbar untuk pajak PBB-P2 dan BPHTB.
“Ini juga sebagai bentuk transparansi pengelolaan perpajakan daerah yang sudah menggunakan sistem yang terkoneksi dengan kas daerah melalui Bank Kalbar,” ujar Wellem.
Seiring dengan perkembangan informasi teknologi, kata dia, daerah dituntut melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. (ram)
