Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Dalam mengelola APBN, seyogianya Presiden mempunyai otoritas untuk pengendalian dan hak untuk mendistribusikan. Tetapi sekarang malah dipegang Menteri Keuangan. Presiden seolah-olah tidak mempunyai kewenangan.
“Seolah-olah Presiden tersandera oleh Menteri Keuangan, tidak tahu saya siapa yang salah ini,” kata Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri, Kepala BNPP dan Ketua DKP, Rabu lalu (09/06/2021).
Terkait pengelolaan APBN itulah yang membuat Cornelis menilai apa yang sedang terjadi di Indonesia ini aneh. Demikian pula dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian terkait penggunaan anggaran.
“Mohon maaf sebelum saya sampaikan ini, mungkin Bapak (Mendagri Tito Karnavian-red) tersinggung atau tidak nyaman. Tetapi ini harus saya sampaikan, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Cornelis.
Ia menyampaikan, Presiden selalu berbicara di berbagai media terkait penekanan belanja kepada daerah. Tersedia Rp200 Triliun lebih di bank yang harus digunakan untuk mendongkrak dan mengejar pertumbuhan perekonomian Indonesia.
“Tetapi kenapa Bapak Menteri melarang belanja, meminta Menteri Keuangan untuk tidak mengeluarkan duit. Ini perlu dipertanyakan, antara Presiden dengan Mendagri ini ada apa, dengan Menkeu,” ucap Cornelis.
Seyogianya, lanjut Cornelis, Mendagri sebagai pembantu Presiden itu mempermudah bagaimana agar apa yang telah targetkan atau diinginkan RI-1 itu bisa segera terwujud.
Larangan belanja itu diperparah dengan sulitnya untuk mengakses aplikasi keuangan. “Itu tidak mudah dibuka Pak. Beda dengan yang dulu kita pakai,” ungkap Cornelis.
BACA JUGA: Anggota DPR Fraksi PDIP Cornelis Angkat Topi ke MenPAN-RB & Kepala BKN soal 75 Pegawai KPK
Fakta yang sudah disampaikannya ke Dirjen Keuangan itu, diperoleh dari beberapa kunjungan, seperti ke Bogor, Riau dan Palembang. ”(Anehnya aplikasi keuangan itu) bisa dibuka kalau kita membayar pihak ketiga,” sesal Cornelis.
Kalau sampai menggunakan pihak ketiga untuk membuka aplikasi keuangan tersebut, mau dari mana lagi mendapat uang untuk jasa tersebut.
Terkait persoalan ini, mantan Gubernur Kalbar dua periode ini berharap Presiden dapat turun tangan. “Ini tolong disempurnakan, kalau memang mau, bikin aplikasi baru,” ujar Cornelis. (dik)
