Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah terbukti sanggup bertahan di tengah krisis moneter dan ekonomi di Indonesia. Namun pembinaannya, tidak mendapatkan porsi khusus yang signifikan di APBD, termasuk pada Tahun Anggaran (TA) 2021.
“Program-program khusus untuk pembinaan UMKM hanya melekat di beberapa instansi, tetapi nilainya tidak terlalu besar,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui kalimantantoday.com, di ruang kerjanya, kemarin.
Suriansyah menjelaskan, UMKM tidak mendapat porsi khusus yang signifikan, lantaran penyusunan APBD TA 2021 diharuskan berpedoman pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Mendagri mensyaratkan, dalam penyusunan APBD TA 2021 itu terdiri atas 25 persen untuk Belanja Modal, infrastruktur, 20 persen untuk Pendidikan, 10 persen untuk Kesehatan. Kemudian 40 persen untuk biaya rutin pegawai,” rinci Suriansyah.
Sedangkan untuk kegiatan lainnya hanya sekitar 5 persen. “Tidak ada alokasi khusus untuk kesejahteraan UMKM, kalaupun ada, nilainya kecil,” ungkap Suriansyah.
Tetapi, jelas Legislator Gerindra ini, alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam APBD itu diharapkan mendorong UMKM untuk berperan.
“Caranya bagaimana, tentu mereka menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut. Ini erat kaitannya dengan kontraktor,” ujar Suriansyah.
Sedangkan selain kontraktor, jelas Suriansyah, mendapatkan multiplier effect dari kegiatan pembangunan tersebut. “Menyediakan bahan, tenaga kerja, jasa dan lainnya,” paparnya.
Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini mencontohkan, untuk pembangunan desa, pemerintah sudah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
“Bisa dikerjakan pengusaha-pengusaha di Kabupaten/Kota. Pelaku UMKM bisa berperan dalam pelaksanaan kegiatannya,” ucap Suriansyah.
Nilai bantuan keuangan untuk Pemda itu, lanjut Suriansyah, cukup besar, hampir Rp400 Miliar. “Kita harapkan kegiatan yang menggunakan bantuan tersebut dilaksanakan UMKM,” tuturnya.
Olehkarenanya, Suriansyah berharap pelaksanaan APBD TA 2021 dipercepat. “Supaya serapan anggaran lebih cepat. Otomatis uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Besarnya uang beredar di masyarakat itulah yang dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan mereka.(dik)
