KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berimplikasi pada kurang maksimalnya sektor-sektor usaha masyarakat dan dunia usaha. Sehingga berimbas negatif terhadap perekonomian Kalbar.
Olehkarenanya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalbar melalui Juru Bicaranya (Jubir) Cok Hendri Ramapon berharap, muatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 lebih fokus pada program yang dapat mengakselerasi percepatan pencapaian target.
“Sehingga terwujud simplikasi atau perampingan program yang akan diimplementasikan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja utama pembangunan Provinsi Kalbar,” jelas Cok Hendri.
Hal itu disampaikannya saat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023 di Balairungsari, Selasa (17/11/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Cok Hendri juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan. “Agar Kalbar tidak menjadi Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi atau daerah yang terkena resesi,” terangnya.
Fraksi Gerindra juga berharap Pemprov Kalbar memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). “Karena selama ini pelaku UKM-lah yang telah terbukti mampu bertahan dari hantaman resesi,” ujar Cok Hendri.
Dalam situasi sekarang, Fraksi Gerindra juga berharap Pemprov Kalbar memberikan kesempatan kepada pelaku kegiatan ilegal untuk tetap bisa bekerja. “Dengan memperhatikan dampak lingkungan dan tidak merusak kawasan hutan lindung,” ucap Cok Hendri.
Ia juga berharap Perubahan RPJMD 2018-2023 ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat terdampak pandemi global Covid-19.(dik)