Kamis , 21 November 2024
Home / NEWS / Rapat Pemkab dan Perusahaan Bahas Loading Ramp Digelar Tertutup

Rapat Pemkab dan Perusahaan Bahas Loading Ramp Digelar Tertutup

Foto–Pintu Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau tempat berlangsungnya rapat Pemkab Sanggau bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit terlihat ditutup, Selasa (13/10/2020)—Kiram

 

SANGGAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau menggelar rapat bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Selasa (13/10/2020). Rapat tertutup itu dipimpin langsung Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Rapat itu dalam rangka evaluasi pelaksanaan Permentan 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Pergub Kalbar nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalbar serta evaluasi tata niaga tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun Kabupaten Sanggau.

Dilaksanakannya rapat tersebut tak terlepas dari keberadaan loading ramp atau loading point, alias pengepul sawit yang semakin menjamur di Kabupaten Sanggau.

Rapat kali ini berbeda dengan rapat yang digelar Pemkab Sanggau bersama pengusaha loading ramp atau loading point pada 3 September 2020 lalu, yang digelar terbuka.

“Kalau dibilang kecewa ya tentu kecewa. Padahal kami inginnya berita yang kami sampaikan berimbang dan diketahui publik. Tapi kalau kondisinya seperti ini mau diapakan lagi, inikan maunya pemerintah daerah, bukan kami,” ucap Ketua Persatuan Wartawan Sanggau (Pewarsa) Indra, Selasa (13/10/2020). (ram)

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Sanggau terkait penutupan akses informasi rapat tersebut.

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Nakes Wajib Tangani Pasien Gawat Darurat, Junaidi: Administrasi Tak Bisa Diabaikan 

  KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Pasien gawat darurat wajib mendapat penaganan tenaga kesehatan ketika di pusat pelayanan …

Satu komentar

  1. Kenapa pemerintah daerah mengeluarkan izin PKS yang gak ada kebun.kalau loding ram cuma mau meringankan cara kerja. Yang biasanya timbang manual bisa sekali timbang. Terus harga di tingkat petani jadi naik. Lagian PKS gak semuanya mengikuti harga yang di tetapkan disbun. Coba cros cek.harga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *