Non Budgeter 2021 Direncanakan Rp20 M

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Belanja Tidak Terduga atau Non Budgeter pada APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2021 direncanakan Rp20 Miliar. Sementara Belanja Operasional sekitar Rp4,3 Triliun, Modal sekitar Rp1,2 Triliun, dan Transfer sekitar Rp1,5 Triliun.

“Total Anggaran Belanja dalam RAPBD TA 2021 sekitar Rp6,9 Triliun,” ungkap Sutarmidji, Gubernur Kalbar saat menyampaikan Nota Penjelasan RAPBD TA 2021 dalam Paripuna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Senin (12/10/2020).

Anggaran Belanja tersebut lebih besar dibandingkan total Anggaran Pendapatan dalam RAPBD TA 2021 sekitar Rp6,7 Triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2,9 Triliun, Dana Transfer sekitar Rp3,8 Triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sekitar Rp3,3 Miliar.

Sementara untuk Pembiayaan dalam RAPBD Provinsi Kalbar TA 2021, kata Midji -sapaan Sutarmidji- meliputi Penerimaan Rp300 Miliar yang diperoleh dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) TA 2020.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan, lanjut Midji, sejumlah Rp55 Miliar untuk penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalbar dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Selain menyampaikan pokok-pokok RAPBD TA 2021 tersebut, Midji juga memastikan, fokus pembangunan di Provinsi Kalbar masih tetap sama. “Fokus di infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terutama, lanjut dia, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita berupaya bagaimana menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RSUD Soedarso),” ucap Midji.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad Assegaf menilai, prioritas RAPBD TA 2021 yang disampaikan Gubernur Midji tidak lari dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diketuk palu beberapa bulan lalu.

RAPBD TA 2021 ini juga, lanjut Amin, tidak lari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Infrastruktur tahun ini nampaknya cukup dominan, terutama jalan-jalan provinsi,” ungkapnya.

Pembahasan RAPBD TA 2021di DPRD Provinsi Kalbar, tambah Amin, kemungkinan dimulai besok atau lusa. “Kami targetkan pertengahan November 2020 sudah ketuk palu,” ucapnya.

Dipercepatnya pengesahan APBD TA 2021 tersebut, jelas Amin, supaya pelaksanaannya tidak terlalu mepet. “Sehingga banyak agenda seperti pembangunan RSUD Soedarso mungkin bisa dipercepat pelelangannya,” terangnya.

Dengan dipercepatnya pelelangan tersebut, menurut Amin, pembangunan prasana dan sarana di RSUD plat merah itu dapat diselesaikan tahun depan.(dik)