Penggunaan Dana Covid-19, Tony: Gubernur Kalbar Harus Transparan

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Hingga detik ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar belum menerima informasi resmi atau laporan penggunaan anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Padahal sudah memasuki fase pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Kita minta Pimpinan Eksekutif, Gubernur Kalbar menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam penggunaan dana untuk pandemi Covid-19,” kata Tony Kurniadi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di tempat kerjanya, Senin (10/08/2020).

Menurut Tony, selama ini Gubernur Kalbar selaku Pimpinan Eksekutif tidak transparan mengenai berapa besaran dana yang sudah digunakan dan bagaimana sistem atau mekanisme penggunannya untuk menangani pandemi Covid-19.

“Kita sebagai Banggar kan mesti mengetahui penggunaan dana penanganan Covid-19 itu. Barulah setelah itu kita bisa memformulasikan APBD Perubahan 2020 ini mau dibawa seperti apa,” jelas Tony.

Lagi pula, lanjut Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar ini, anggaran yang direalokasi atau dirasionalisasi untuk menangani pandemi Covid-19 itu nilainya tidak sedikit. “Bahkan puluhan sampai ratusan miliar,” ucap Tony.

Tranparansi dan akuntabel terkait penggunaan dana untuk menangani pandemi Covid-10 di Kalbar ini sangat penting. “Apalagi kita mendengar banyak keluhan terkait bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19,” ujar Tony.

Salah satu contoh, lanjut Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Sambas ini, beras bantuan yang diterima masyarakat terdampak Covid-19, tidak layak konsumsi.

“Semestinya kan bantuan itu sama dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari, bukan beras yang kita sendiri saja memicingkan mata ketika melihatnya, kan kasihan masyarakat,” papar Tony.

Beras bantuan yang kualitasnya tidak layak itu, tambah dia, tentunya sesuatu yang sangat miris, mengingatkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kalbar ini cukup besar. “Ini patut kita pertanyakan,” tutur Tony.

Terutama, tambah dia, terkait dana yang digunakan untuk pengadaan atau bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan lainnya. (dik)