Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Kendati Anggaran Pendapatan berkurang hingga sekitar Rp800 Miliar akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), hingga akhir tahun ini, pembangunan infrastruktur masih diutamakan di Provinsi Kalbar.
“Kita tetap prioritaskan infrastruktur,” tegas Sutarmidji, Gubernur Kalbar, ditemui usai menyampaikan Nota Penjelasannya terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020, di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (06/08/2020).
Sebagaimana diketahui bersama, kata Midji -sapaan Sutarmidji- merebaknya pandemi Covid-19 berdampak terhadap pengangguran dengan diberlakukannya larangan beraktivitas di luar rumah.
Aktivitas ekonomi tingkat menengah nyaris tidak dapat beroperasional, seperti warung kopi, rumah makan, perdagangan besar sampai dengan eceran serta aktivitas jasa lainnya. “Ini berakibat pada penurunan penerimaan daerah,” ujar Midji.
Dampak Covid-19, tambah dia, juga sangat dirasakan para pelaku usaha kecil, menengah ke bawah. Hingga hilangnya matapencaharian masyarakat.
“Pelaksanaan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) yang mulai diterapkan, masih belum maksimal dalam mengembalikan kondisi perekonomian Kalbar,” aku Midji.
Hal inilah, jelas Midji, yang menjadi salah satu alasan mendasar perubahan kondisi makro ekonomi daerah. “Maka Anggaran Pendapatan mengalami perubahan,” terangnya.
Untuk TA 2020, Anggaran Pendapatan semula ditargetkan sekitar Rp6,33 Triliun, turun menjadi sekitar Rp5,74 Triliun. Rinciannya:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sekitar Rp2,69 Triliun turun menjadi sekitar Rp2,21 Triliun
– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula sekitar Rp93,09 Miliar turun menjadi sekitar Rp92,75 Miliar.
– Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula sekitar Rp 457.92 Miliar turun menjadi sekitar Rp.172.54 Miliar.
– Dana Petimbangan bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sekitar Rp3,6 Triliun turun menjadi sekitar Rp3,5 Triliun.
“Selain berkurang sekitar Rp600 sampai Rp800 Miliar, anggaran juga banyak digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19,” kata Midji.
Berkurangnya pendapatan dan realokasi anggaran tersebut tidak memengaruhi prioritas pembangunan di Kalbar. “Target saya Rumah Sakit paling lama diselesaikan tahun depan. Apapun caranya,” tegas Midji.
Ia juga berharap kegiatan pembangunan di desa-desa cepat dijalankan. “Sehingga saya berharap perubahan anggaran dilakukan cepat oleh Dewan,” ucap Midji.
Pertumbuhan ekonomi Kalbar minus 3,4 persen, di bawah Nasional minus 5 persen. “Makanya kita harus cepat belanjanya. Jangan sampai Triwulan III terjadi kontraksi lagi. Kalau terjadi, maka bisa resesi ekonomi,” ingat Midji
Tetapi kalau pertumbuhan ekspor masih plus, lanjut Midji, Insya Allah resesi ekonomi tidak akan terjadi di Provinsi Kalbar. “Kita berharap ada perubahan signifikan dari sisi ekonomi,” tuturnya.
Perubahan tersebut dikejar melalui percepatan belanja daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. “Semuanya akan kita realisasikan secepat-cepatnya, agar uang segera beredar di masyarakat,” papar Midji.
Pemprov Kalbar juga akan menjaga pasokan kebutuhan pangan, supaya tidak terjadi inflasi akibat lemahnya daya beli masyarakat. “Jangan sampai terjadi inflasi, itu bahaya,” pungkas Midji.(dik)
