KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus berani menargetkan APBD dapat menembus angka hingga Rp10 Triliun. Selambat-lambatnya, hingga berakhirnya masa jabatan Sutarmidji dan Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
“Tantangan” tersebut disampaikan Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar melalui Juru Bicaranya, Tony Kurniadi saat Paripurna Pandangan Akhir (PA) Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, di Balairungsari, Rabu (05/08/2020).
Supaya APBD Kalbar dapat menembus Rp10 Triliun, kata Tony, Pemprov Kalbar mesti melakukan terobosan-terobosan besar. “Baik dalam menggali potensi pendapatan daerah maupun yang berkaitan dengan sumber dana dari pusat,” ucapnya.
Misalnya, lanjut Tony, dengan memiliki database yang akurat dan tersambung secara online dengan seluruh supplier kendaraan bermotor dan pemasok bahan bakar kendaraan bermotor.
Kemudian menjadikan posisi perbatasan sebagai nilai tambah strategis. “Supaya pusat dapat menjadikannya sebagai salah satu variabel pada perhitungan DAU/DAK (Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus),” jelas Tony.
Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini juga berharap Pemprov Kalbar menjadikan Crude Palm Oil (CPO) dan kekayaan alam lainnya sebagai nilai tambah. “Agar bagi hasil pajak kekayaan alam dari pusat dapat lebih meningkat dengan signifikan,” pungkas Tony.(dik)