Pemerintah Harus Siapkan Formula Khusus Tangani Masalah Belajar Mengajar di Tengah Covid-19

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Rentetan keluhan emak-emak di berbagai media terkait anak-anaknya yang belajar online atau Dalam Jaringan (Daring), tidak dapat dipungkiri cukup mewakili beban yang diderita masyarakat. Olehkarenanya, pemerintah harus menyiapkan formula khusus untuk menanganinya.

“Kita sangat memahami kesulitan yang dialami masyarakat,” kata Edy R Yacoub, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, ditemui kalimantantoday.com, di ruang kerjanya, Rabu (29/07/2020).

Terutama, lanjut Edy, menyangkut fasilitas untuk menjalankan sistem belajar online tersebut. “Anak-anak atau orangtua siswa, bahkan guru minimal harus mempunyai Handphone berbasis android,” ujarnya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat tentu sangat mempengaruhi dalam memenuhi fasilitas tersebut. “Kalau anak-anak didik mempunyai android mungkin tidak masalah,” kata Edy.

Selain masalah fasilitas atau perangkat itu, lanjut Edy, masih ada masalah lainnya, yakni lokasi anak didik tersebut. “Apakah rumahnya sudah terjangkau internet,” tuturnya.

Belum lagi masalah listrik, tambah dia, karena sampai saat ini masih ada masyarakat, terutama di pedalaman Kalbar yang belum menikmatinya.

“Kita bicara Kalbar, bukan hanya Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi dan sekitarnya seperti Mempawah serta Singkawang,” ucap Edy.

Mantan Wakil Wali Kota Singkawang ini mengingatkan, lantaran kondisi geografis Kalbar, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan listrik.

Masalah berat lainnya, ungkap Edy, terkait kuota internet. “Dengan belajar sistem online ini, berapa banyak kuota yang harus masyarakat penuhi, cost-nya lebih mahal,” katanya.

Mendapati fakta-fakta tersebut, Edy menilai, masalah utamanya pada proses belajar mengajar di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini. “Selesaikan dulu masalah itu,” harapnya.

Menurut Edy, Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan membuat formula untuk mengatasi masalah proses belajar mengajar di semua jenjang pendidikan itu.

“Bisa dengan memberikan bantuan atau kalau dimungkinkan bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah memberikan dasar hukum untuk penggunaan dana-dana tersebut,” papar Edy.

Kalaupun tidak, lanjut dia, dapat menempuh langkah Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu; memberikan bantuan langsung kepada mahasiswa Kalbar di luar daerah.

“Sebenarnya, harus ada perhatian dan pemahaman pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan terkait proses belajar mengajar selama Covid-19 ini,” tegas Edy.

Terkait solusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang akan membuka sekolah atau belajar tatap muka per 1 Agustus mendatang, lanjut Edy, sampai saat ini masih ada yang setuju dan tidak.

“Kalau saya berpendapat, boleh bertatap muka, tetapi tetap harus menjalankan prosedur di saat New Normal Covid-19,” kata Edy.

Ia pun menjelaskan, anak didik yang akan masuk sekolah harus mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak (social distancing) dan lainnya. “Semuanya harus disiapkan,” tutur Edy.

Pihak sekolah pun, tambah dia, diharapkan membuka beberapa sesi proses belajar mengajar, supaya anak didik tidak berkerumun dalam satu ruang.

Untuk meminimalisir interaksi antaranak didik, kata Edy, begitu jam belajar usai, mereka langsung disuruh pulang. “Jangan lagi bermain-main di sekolah,” sarannya.

Pengawasan dalam menerapkan New Normal di sekolah tersebut, tambah dia, juga harus menjadi bagian dari prosedur atau formula yang disiapkan pemerintah.

“Panduannya seperti apa, yang mengawasinya siapa, harus diatur. Sehingga kita bisa mengontrol sejauhmana efektivitas proses belajar di masa New Normal ini,” pungkas Edy.(dik)