Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 kembali digelar, Rabu (29/7/2020) di aula lantai III gedung DPRD Kabupaten Sanggau.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau, Acam, tersebut mengagendakan pendapat akhir (PA) fraksi. Hadir dalam rapat itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Yance, serta Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka.
Sebanyak delapan fraksi menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2019 tersebut, namun dengan beberapa catatan.
“Semua fraksi menyatakan menerima. Meski pada awalnya banyak mempertanyakan, namun setelah mendapat penjelasan, semua bisa memahami. Hanya ada beberapa catatan sajalah untuk perbaikan-perbaikan,” kata pimpinan sidang, Acam, ditemui usai paripurna, Rabu (29/7/2020).
Beberapa yang mejadi catatan antara lain: jaringan internet yang belum begitu maksimal. Sektor pendidikan yang berkaitan dengan zonasi. Kemudian juga soal HGU kebun.
“Infrastruktur juga menjadi langganan sorotan. Ya kerena memang wilayah kita memang masih cukup luas, 12 ribu kilometer persegi,” tambah Acam.
Legislator Partai Hanura itu berharap catatan-catatan yang diiberikan dapat ditindaklanjuti Bupati Sanggau dengan memogramkan program-program pembangunan untuk tahun 2021.
Menaggapi itu, Bupati Paolus Hadi mengaku sangat berterimakasih. Baginya yang terpenting bukanlah melihat akhir pandangan akhir fraksi tersebut. Karena pada kenyataannya, penggunaan APBD juga sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tapi catatan yang mereka sampaikan menjadi perhatian kita. OPD bersama kita dalam pembahasan-pembahasan berikutnya harus ditindaklanjuti menjadi sebuah strategi, gara percepatan pemenuhan RPJMD kita bisa terpenuhi. Saat ini kendala kita karena ada COVID jadi banyak program yagn dihilangkan. Jadi pada 2020 ini pasti banyak yang tidak tercapai. Tahun 2019 saya kira sudah sangat baik,” kata Paolus Hadi.
Politis PDIP itu mengakui jika beberapa hal yang dikemukakan dalam pandangan fraksi tersebut merupakan catatan yang diberikan setiap tahun, seperti air minum, jalan dan jembatan.
“Sekarang adanya COVID ada harapan supaya internet dimana-mana. Tapi internet ini kan bukan kewenangan kita. Pasti ada hubungannya dengan provider, kementerian. Tapi kita setiap tahun sebenarnya berkembang. Termasuk di sekolah-sekolah. Tapi ini catatan yang harus kita kerjakan,” bebernya.
“Kemudian soal harapan pendidikan kita supaya lebih baik, gedung, sarana-prasarana, ketersediaan guru, itu memang sudah menjadi kerjaan kita selama ini. Soal zonasi menurut saya harus disempurnakan, supaya anak kita ada yang tidak sekolah gara-gara zonasi,” pungkas PH, sapaan akrab Paolus Hadi. (Ram)
