Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalbar menilai, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pengelolaannya perlu dilakukan dengan serius,” kata Djuliarti Djuhardi Alwi, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.
Bentuk keseriusan dalam pengelolaan BUMD tersebut, salah satunya dengan menerapkan strategi yang tepat. “Manajemen Risiko dapat dijadikan strategi dalam pengembangan BUMD,” ucap Djuliarti.
Seperti diketahui, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko, menggunakan strategi pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya.
Adapun strategi dimaksud bisa dengan memindahkan risiko kepada pihak lain (transfer risk), menghindari risiko (avoid risk), mengurangi efek negatif risiko (mitigate risk), dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (accept risk).
Sasarannya untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima masyarakat.
Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko, yakni manusia, staff, dan organisasi
Manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi.
Selain manajemen risiko, Djuliarti juga menyarankan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment). “Supaya pengelolaan BUMD dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Mantan Bupati Sambas ini juga menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi pengelolaan BUMD secara intensif.(dik)
