KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, salah satu pelabuhan ekspor impor terbesar di Indonesia sedang dibangun. Tidak lama lagi selesai dan beroperasi. Namun, Provinsi Kalbar nampak belum siap memanfaatkannya secara optimal.
“Kalau saya lihat di lapangan, sampai hari ini kita belum siap untuk mengoptimalisasi pemanfaatan pelabuhan itu,” ingat Suib, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/07/2020).
Legislator Hanura ini menilai Kalbar belum siap, lantaran sektor-sektor potensial di Bumi Khatulistiwa ini belum diinventarisir untuk menghadapi persaingan ekspor impor. ”Terutama di sektor pertanian yang saya lihat masih belum optimal,” ujar Suib.
Olehkarenanya, Suib mendorong sinergisitas semua stakeholder termasuk pemerintah dan masyarakat Kalbar. ”Segera bangun (sadar-red) untuk membaca peluang, supaya kesempatan ini tidak terlewatkan sia-sia,” jelasnya.
Sinergisitas yang sangat dibutuhkan terutama Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perizinan. “Bagaimanapun keempat instansi ini sangat erat kaitannya,” ucap Suib.
Ketika komoditas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalbar hendak diekspor tentu menyangkut perdagangan serta perizinannya. “Keempat instansi ini hendaknya duduk bersama, bagaimana mempolakan sinergisitas jangka panjang,” kata Suib.
Libatkan pula berbagai elemen masyarakat di Kalbar, termasuk para asosiasi pengusaha, petani dan lainnya. “Pelan-pelan harus kita mulai hari ini. Kalau tidak memikirkan ke arah itu, maka kemanfaatan pelabuhan ekspor impor ini akan lamban,” tegas Suib.
Ketika semua stakeholder duduk bersama, lanjut Suib, masing-masing diharapkan mempresentasikan berbagai potensi ekspor Kalbar. ”Hasil alam primadona, luas lahan, jumlah petani, serta apa saja yang dibutuhkan negara-negara lain,” bebernya.
Sinergisitas seperti itu, lanjut dia, diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai program, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. “Contohnya, kalaulah hari ini kita masih kekurangan pupuk subsidi pemerintah, maka kita harus berinisiatif membuat pupuk organik,” ujarnya.
Pemerintah mesti memfasilitasi inisiatif tersebut. “Misalnya bekerjasama dengan para akademisi atau orang-orang yang kesehariannya membuat puluk organik,” tutur Suib.
Melalui kerjasama tersebut, kata Suib, pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik. ”Kemudian pemerintah hadir untuk men-support pembiayaan atau anggarannya,” saran Suib.
Sama-sama bergerak seperti ini, menurut Suib, menjadi suatu keharusan untuk memanfaatkan peluang di depan mata; Pelabuhan Internasional Kijing. “Kalau tidak sama-sama bergerak, akan berdampak pada pelambatan kemajuan ekonomi ke depannya,” ingatnya.
Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kubu Raya-Mempawah ini berharap semua elemen memanfaatkan pelabuhan ekspor impor ini. “Pandai-pandailah, kita harus bersikap cerdas supaya Pelabuhan Internasional Kijing ini termanfaatkan dengan baik,” ucap Suib.
Kalau bicara ekspor impor ini, menurut Suib, semua potensi alam Kalbar sangat berpeluang untuk dijadikan komoditas ekspor. “Tinggal bagaimana kita hari ini bersiap-siap dengan program prioritas untuk memenuhi pasar atau permintaan,” paparnya.
Jangan bersusah payah menjadikan hasil pertanian yang tidak primadona di Kalbar untuk diekspor. “Contohnya lada. Ini kan komoditas terbatas di beberapa kabupaten. Jadi jangan terlalu fokus ke lada,” kata Suib.
Masih banyak hasil pertanian atau perkebunan lainnya di Kalbar yang apabila dikembangkan, akan bisa segera memenuhi kebutuhan ekspor.
“Contohnya jagung, ubi, keladi dan lainnya. Komoditas ini kan tidak susah dikembangkan. Pupuk untuk menyuburkannya pun saya kira tidak terlalu menjelimet,” pungkas Suib.(dik).