KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut membludaknya antrian gas elpiji oleh masyarakat di Kota Pontianak dipicu adanya informasi di media sosial (medsos) yang menyebut adanya kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg). Padahal, pihak Pertamina sudah memastikan bahwa stok gas elpiji 3kg mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami minta warga tidak panik karena Pertamina sudah memastikan stok gas elpiji 3kg aman,” ujarnya usai pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (22/7).
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H, Bahasan mengatakan, adanya pertemuan HLM TPID Kota Pontianak dengan melibatkan stakeholder diharapkan inflasi bisa terkendali. Oleh sebab itu, dirinya berharap pihak terkait dan stakeholder selalu memantau ketersediaan komoditas pokok. “Untuk menghadapi Idul Adha stok sembako aman, stok daging sapi juga aman,” sebutnya.
Ia menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengendalikan produksi, distribusi dan pasar. “Dengan komunikasi yang terjalin antar berbagai instansi, apabila terjadi sesuatu bisa dilakukan tindakan secepatnya,” ungkapnya.
Sales Area Manager Pertamina Kalbar Weddy Surya Windrawan menerangkan ketersediaan stok gas elpiji lebih dari aman. Bahkan dengan adanya alokasi tahun 2020 dari pemerintah, kondisinya sudah lebih dari cukup. Diakuinya, kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, konsumsi gas elipiji tidak sebesar sebelum pandemi. Padahal kondisi alokasi atau pasokan gas elpiji tahun ini lebih dari tahun kemarin. “Seharusnya masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan stok mencukupi,” terangnya.
Menurutnya, kebutuhan gas elpiji 3kg di Kota Pontianak dari 12 agen yang melayani masyarakat Pontianak, mencapai 21 ribu lebih tabung per hari.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan. Weddy menyebut, ada sejumlah pangkalan dan agen elpiji yang dikenakan sanksi oleh Pertamina. “Sanksi berupa pemotongan alokasi atau kuota, bahkan hingga pencabutan izin pangkalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, bagi pangkalan yang terbukti ilegal, beroperasi di luar ketentuan dan merugikan masyarakat, pihaknya akan mencabut izin pangkalannya. “Kita juga memberikan sanksi bagi agen dan pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Weddy menuturkan, Pertamina sudah membuat kebijakan dengan mewajibkan pangkalan hanya melayani satu orang untuk satu tabung gas elpiji. “Hal ini dilakukan untuk menghindari para pengecer yang membeli lebih dari satu tabung setiap kali pembelian,” pungkasnya. ( jim/prokopim )