Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), mengancam pencapaian target pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar.
“Contohnya target pembangunan infrastruktur jalan berstatus provinsi,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/07/2020).
Hingga kini, ungkap Subhan, target pembangunan jalan provinsi dalam RPJMD itu belum diubah. Sementara alokasi anggarannya tidak memadai untuk mewujudkannya.
“Antara kebijakan dengan anggarannya itu tidak sesuai. Sehingga harus ada perbaikan kalau ingin mencapai target-target dalam RPJMD,” jelas Subhan.
Kalau tidak diperbaiki, lanjut Legislator Partai NasDem ini, tentunya akan menjadi penilaian terhadap laporan akhir tahun ini. ”Masih ada kesempatan yang memungkinkan, yakni dalam APBD Perubahan 2020,” kata Subhan.
Ia meminta dalam APBD Perubahan 2020, Gubernur Kalbar serius mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan provinsi, supaya apa yang sudah ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapai.
“Hasil reses kemarin, bahkan setiap reses, hampir seluruh masyarakat Kalbar mengeluhkan jalan provinsi yang rusak parah, menuntut untuk segera diperbaiki,” ungkap Subhan.
BACA: Niat Pulang ke Sintang, Leher Robek Tersayat Benang Layang-layang
Pembangunan jalan provinsi tersebut, ingat Subhan, tentunya menyangkut kesiapan APBD Kalbar. Mungkin saja tidak siap karena target pajak dan retribusi tidak tercapai.
“Kita minta Gubernur konsistenlah, dalam artian kalau sudah ditargetkan dalam RPJMD, itu harus dipenuhi dengan kesiapan anggaran,” ujar Subhan.
Jangan sampai, lanjut dia, DPRD Provinsi Kalbar membentuk Panitia Khusus (Pansus) karena target pembangunan jalan provinsi yang tidak tercapai. “Kan aturan membolehkan untuk membentuk Pansus,” pungkas Subhan.(dik)
