Aksi Tolak RUU HIP Menjalar ke Kalbar

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus membesar. Setelah Gedung DPR-RI yang digeruduk massa, giliran DPRD Provinsi Kalbar yang “diserbu” ratusan orang dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Massa yang bergerak usai Salat Jumat di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tersebut menuntut DPR-RI untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas, bukan sekedar menunda pembahasannya seperti saat ini.

Kedatangan massa yang dipimpin Sultan Pontianak, Syarif Mahmud (Melvin) Alkadrie yang notabene generasi penerus dari Perancang Garuda Pancasila, Sultan Hamid II itu disambut hangat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad Assegaf.

“Kita bersimpatik kepada masyarakat Kalbar khususnya umat Islam, mereka ini kan Pancasilais. Sehingga jika ada indikasi orang-orang atau kelompok yang ingin mengubah Pancasila, mereka tidak mau. Kita hargai dan hormati serta akan kita teruskan ke pusat,” kata Amin.

Sebagaimana diketahui, RUU HIP diduga kuat sengaja menjadi inisiatif DPR-RI untuk mengubah ideologi NKRI, Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila.

“Pancasila sudah tidak boleh dikotak-katik lagi, sudah final, tinggal diimplementasikan. Kalau ada usulan mengubah Pancasila, semua orang juga tidak terima,” tegas Amin.

Di hadapan peserta Aksi Tolak RUU HIP, Legislator NasDem ini berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berlandaskan Pancasila.

Selain Amin, kedatangan massa tersebut juga diterima Anggota DPRD Provinsi Kalbar Zulkarnaen Siregar dari Partai Golkar, Mad Nawir dari PPP, Ishak Ali Almutahar dari Gerindra dan Fatahillah Akbar dari PKS.

“Aksi ini sejalan dengan langkah PKS yang sedari awal memang menolak RUU HIP dan menarik diri dari pembahasannya, karena tidak memasukkan TAP/MPRS tentang PKI (Partai Komunis Indonesia),” kata Fatahillah.
Substansinya TAP/MPRS tersebut, jelas Fatahillah, sangat jelas menghilangkan dan menolak komunisme hidup di Indonesia. “RUU HIP ini tidak memasukkan TAP/MPRS itu, maka PKS menolak,” tegasnya.

Fatahillah mendukung penuh kepedulian masyarakat terkait RUU HIP ini. “Saya sangat senang ketika masyarakat ikut andil di setiap permasalahan negara. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap problem di negara kita,” katanya.

Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Pontianak, Mad Nawir menegaskan, ideologi Pancasila sudah harga mati bagi seluruh bangsa Indonesia.

“Pancasila itu jalan tengah yang bisa diterima semua pihak, yang tidak mau ke Pancasila itu adalah ekstrem kanan dan ekstrem kiri,” ungkap Mad Nawir.

Ia mengatakan, kali ini Pancasila kembali membuktikan kesaktiannya. “Begitu ada isu, indikasi perongrongan terhadap Pancasila, rakyat khususnya umat Islam langsung menunjukan kesetiaannya pada Pancasila,” kata Mad Nawir.

Apa yang dituntut massa aksi ini, menurut Mad Nawir, sangat baik. Tetapi tetap harus sesuai aturan dan harus tertib. “Jangan ada pembakaran-pembakaran bendera partai apapun itu, karena kita tidak bisa menyudutkan salah satu partai,” ucap politisi PPP ini.

Mad Nawir mengatakan, semua sepakat untuk menolak PKI atau komunisme di Indonesia. “Cuma jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita,” ingatnya.

Setelah mendapat kepastian bahwa aspirasnya akan disampai ke Senayan, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.(dik)