Pemda Disarankan “Bantu” Anggaran untuk Pupuk Subsidi

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Guna mengatasi persoalan pupuk bersubsidi di Kalbar, perlu kiranya melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal penganggarannya. Tidak bisa hanya mengandalkan kuota dari APBN melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

“Kalau tidak keroyokan, saya rasa hasilnya akan tetap seperti ini terus, sampai kapanpun,” kata Masdar, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait, kemarin.

Masdar menyampaikan hal tersebut, lantaran selama ini usulan kuota pupuk bersubsidi yang disampaikan ke Kementan RI melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara online (e-RDKK), tidak pernah dipenuhi 100 persen.

Dari tahun ke tahun, tambah dia, Kementan RI hanya memenuhi sekitar 20 hingga 30 persen dari kebutuhan pupuk yang diusulkan Pemda. “Sisanya yang mencapai sekitar 80 persen itu bagaimana memenuhinya,” ucap Masdar.

Memang menurut produsen, kata Masdar, stok pupuk untuk Provinsi Kalbar ini mencukupi. “Tetapi mereka tidak akan mengeluarkan stoknya kalau tidak ada jaminan dari pemerintah. Selama ini produsen hanya memenuhi kuota yang sudah ditetapkan pusat,” katanya.

Kalau petani di Kalbar diminta untuk membeli pupuk nonsubsidi, menurut Masdar, diyakini tidak akan sebanding antara cost yang harus dikeluarkan dengan produktivitas pertaniannya.

Olehkarenanya, Masdar menyarankan, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dibuat semacam formulasi; berapa yang menjadi kewajiban Pemrov dan berapa kewajiban kabupaten/kota untuk pembiayaan pupuk bersubsidi.

“Untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi para petani kita. Supaya target swasembada pangan kita tercapai. Kalau kita hanya bergantung pada kuota dari Kementan, tetap bermasalah seperti sekarang, selalu kekurangan pupuk bersubsidi,” ingat Masdar.(dik)