Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa secara langsung menerima kunjungan kerja Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Landak untuk membahas dan menyelesaikan masalah batas wilayah antara Kabupaten Landak dengan wilayah lainnya, bertempat di Kantor Bupati Landak, Jum,at (12/06/20).
Dalam kunjungan kerja ini hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Syarif Amin Muhammadi yang juga merupakan koordinator Komisi 1, didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat fraksi PDI Perjuangan Angeline Fremalco dan anggota Komisi 1 Muhammad Thohir dari Fraksi PKB, yang turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Landak, Sekda Landak, para aggota tim penugasan batas daerah Kabupaten Landak.
Kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir, Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta dukungan dan memfasilitasi penyelesaian masalah batas wilayah Kabupaten Landak dengan wilayah lain yang saat ini masih menunggu kepastian hukumnya.
“Harapan kami ada hal-hal produktif yang kita hasilkan sehingga rekan-rekan di DPRD Provinsi bisa membantu kami dalam upaya menyelesaikan batas-batas wilayah terutama yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya,” harap Bupati Landak.
Kabupaten Landak sendiri berbatasan dengan empat kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya, serta sebelah Baratbberbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.
Bupati Landak mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses menyelesaikan masalah batas-batas wilayah agar adanya status yang jelas. Menurut Karolin yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, permasalahan batas wilayah dengan kabupaten tetangga menjadi kendala, seperti pembangunan didaerah dan keseluruhan di Kabupaten Landak yang harus dihadapi.
“Ketika di batas ini yang menjadi persoalan adalah terkait data penduduk baik KTP dan KK, ada yang beralamat di Landak, ada yang di Sanggau dan sebagainya, ini masih menjadi problem klasik. Kemudian juga dalam hal perencanaan pembangunan baik jalan jembatan kadang masih terkendala masalah administratif,” terang Karolin.
Saat ini yang menjadi progres dan dalam proses penyelesaian yaitu batas Kabupaten Landak dengan kabupaten Mempawah. Untuk itu Karolin meminta komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar mengawal proses yang sedang berjalan.
“Dalam hal ini kami mohon pengawalan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar agar bisa juga mendorong ke kementerian sehingga bisa ada progresnya. Ini kami menunggunya sudah dua tahun untuk menuju ke Permendagri. Untuk selanjutnya yang menjadi prioritas kami adalah untuk batas wilatah kami dengan Sanggau dan Bengkayang,” ujar Karolin.
Terkait lingkup tugas Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi pemerintahan dan hukum, Ketua Komisi 1 DPRD fraksi PDIP Angeline Fremalco menyampaikan pihaknya memang memprioritaskan menyelesaikan masalah batas wilayah di Kalimantan Barat yang masih belum rampung.
“Kita memang memprioritaskan membahas tentang batas wilayah, kami ingin mendorong setiap Kepala Daerah mempersiapkan serta mengurus batas daerah, kita memang harus mempersiapkan hal ini lebih keras lagi agar permasalah batas wilayah menjadi cepat beres, Ini agenda utama kami kedepan di Komisi 1,” terang Angeline.
Angeline menyampaikan jajarannya di Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian batas wilayah ini.
“Mungkin setelah pandemi Corona mereda dan situasi mulai normal lagi sehingga kami bisa melakukan kunjungan ke luar dan berkonsultasi langsung dengan Kementerian dalam Negeri. Maka kami nanti minta lengkapi data-datanya dan berikan kepada kami, tentu pada awalnya nanti akan kami bahas dalam rapat bersama dengan mitra kerja kami di pemerintah Provinsi Kalbar, ” ungkapnya.
