Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Realokasi APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggara (TA) 2020 dalam dua tahap mencapai sekitar Rp895 Miliar untuk menangani pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun hingga kini, belum diketahui secara pasti realisasinya.
Kita masih berproses, belum final. Masih belum kita hitung, karena ini kan masih jalan. Belum bisa kita sampaikan, masih banyak yang harus menyampaikan SPj-nya – AL Leysandri
“Kita mempertanyakan, berapa anggaran yang sudah terserap dan berapa yang belum,” kata Angeline Fremalco, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar, ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalbar, di DPRD Kalbar, Selasa (09/06/2020).
Realisasi anggaran penanganan Covid-19 ini memang menjadi topik utama dalam Rakor lintas Komisi DPRD dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalbar tersebut. “Kami di Legislatif ini ingin memastikan anggaran itu tepat sasaran,” ujar Angeline.
Senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Affandie AR. “Kami meminta Gugus Tugas transparan dalam penggunaan anggaran ini. Bagaimanapun juga ini penting. Jangan sampai dua atau tiga tahun mendatang malah jadi masalah,” ingatnya.
Affandie menegaskan, semua Komisi di DPRD Kalbar meminta kejelasan anggaran yang sudah direalokasi itu digunakan untuk apa saja. “Kami minta laporan detailnya. Karena ini menggunakan APBD Provinsi Kalbar, yang realisasinya harus mendapat pengawasan dari DPRD,” ujarnya.
Dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani Covid-19, lanjut dia, memang tanpa harus persetujuan DPRD. Namun jangan hilangkan fungsi pengawasan lembaga ini, supaya penggunaannya tepat sasaran.
Menanggapi permintaan para Wakil Rakyat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalbar, AL Leysandri mengaku, baru rapat internal terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 ini.
“Kita masih berproses, belum final. Masih belum kita hitung, karena ini kan masih jalan. Belum bisa kita sampaikan, masih banyak yang harus menyampaikan SPj-nya,” kata Leysandri.
Ia hanya memastikan, penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 akan disampaikan secara transparan. “Kalau untuk belanja APD (Alat Pelindung Diri) ada di website Dinkes (Dinas Kesehatan), boleh diakses,” ujar Leysandri.
Untuk penggunaan anggaran tersebut, kata Leysandri, tidak ada pengadaan selain APD untuk tenaga kesehatan atau tim medis. “Pengadaan hanya di Dinkes. Sedangkan di OPD lainnya itu operasional. Mereka sudah sesuai aturan mainnya, tinggal kita evaluasi,” pungkasnya.(dik)
