4 Bupati di Kalbar Tak Serius Tangani Covid-19, Gubernur Jangan Diam

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Kendati kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia terus bertambah, 65 kepala daerah masih tidak serius menangani pandemi global ini, empat di antaranya merupakan bupati di Provinsi Kalbar. Gubernur Sutarmidji diharapkan bertindak tegas atas sikap abai ini.

Bagaimana cara berfikir seorang pemimpin, kalau masih tidak peduli terhadap nyawa manusia atau nyawa rakyatnya

“Ini sangat tidak masuk akal, cara berpikirnya itu bagaimana,” sesal Cornelis, Anggota Komisi II DPR-RI, saat ditemui di kediamannya, Kamis (14/05/2020).

Kepala daerah yang tidak serius menangani Covid-19 di Indonesia tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 08 Mei 2020 lalu. Hal itu didasarkannya pada postur APBD.

Dari 65 kepala daerah yang disebutkan Menkeu Sri Mulyani itu, termasuk di antaranya Bupati Mempawah, Kayong Utara, Melawi dan Sintang.

Menurut Cornelis, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan demikian tentu tidak sembarangan, karena sudah melihat data terlebih dahulu dan postur APBD yang tidak sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat (Pempus) terkait penanganan pandemi global Covid-19.

“Petunjuk dari Pemerintah Pusat itu sudah ada, baik dari Presiden RI, Badan Nasional Penangulangan Bencana, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri,” ungkap Cornelis.

Legislator Senayan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar ini menegaskan, Pempus sudah menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk fokus menangani pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Kepala Daerah yang belum memfokuskan APBD-nya untuk menangani Covid-19 ini, kata Cornelis, patut dipertanyakan komitmen dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin untuk menyelamatkan nyawa rakyat.

“Bagaimana cara berfikir seorang pemimpin, kalau masih tidak peduli terhadap nyawa manusia atau nyawa rakyatnya,” kesal Cornelis.

Menurut Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini, kalau pemimpin mementingkan rakyatnya, tentu akan segera mengubah postur APBD-nya untuk menanggulangi Covid-19. “Bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana Nasional yang sudah di umumkan Presiden,” tegas Cornelis.

DPR-RI lanjut Cornelis, tidak pernah menghambat langkah Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk mengubah atau memotong APBN. Hal serupa juga diharapkan berlaku di daerah.

“Jangan ada perdebatan panjang-panjang demi keselamatan rakyat dan demi kelancaran pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Cornelis.

Negara ini dibentuk, ingat Cornelis, untuk melindungi seluruh rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia. “Itu tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Saya tidak mengerti kenapa pemimpin-pemimpin kita di daerah kok berpikirkanya tidak untuk keselamatan rakyat,” ucapnya.

Legislator PDI Perjuangan ini meminta empat bupati di Kalbar yang disebut tidak serius menangani Covid-19, untuk segera merevisi APBD-nya bersama DPRD dan meminta petunjuk Gubernur Kalbar.

“Karena wabah Covid-19 ini sangat berbahaya dan rawan, penularanya begitu cepat, penyakitnya sangat ganas dan sampai pada saat ini obat atau vaksinnya belum ditemukan di muka bumi ini,” pungkas Cornelis.(dik)