Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Menjelang pembahasan APBD Perubahan 2020 dan Murni 2021, Legislatif Kalbar mengingatkan Eksekutif untuk menyiapkan program-program yang menyentuh langsung masyarakat terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Kebanyakan yang terdampak Covid-19 ini merupakan masyarakat bawah, seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), mereka yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” kata Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di tempat kerjanya, Rabu (29/04/2020).
Termasuk, lanjut Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terpaksa pulang kampung karena negara tempatnya bekerja memberlakukan lockdown.
Mengetahui kondisi masyarakat Kalbar secara umum tersebut, Prabasa mengingatkan Eksekutif agar menyusun program yang mengakomodir mereka, misalnya melalui padat karya.
Harapan DPRD Provinsi Kalbar tersebut telah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar dalam Rapat Kerja (Raker) melalui teleconference kemarin.
“Dalam kesempatan tersebut Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Kalbar juga mengingatkan supaya program pembangunan tidak terputus. Walaupun kita fokus mencegah dan manangani pandemi global Covid-19,” ungkap Prabasa.
Dengan kata lain, program pencegahan dan penanganan Covid-19 diharapkan beriringan dengan program pembangunan, karena ini erat kaitannya dengan penanganan terhadap dampak pandemi ini.
Terkait penanganan Covid-19, jelas Prabasa, usai Raker dengan Bappeda, langsung digelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar. “Kita sudah menyetujui realokasi anggaran yang diusulkan Gubernur untuk menangani Covid-19,” katanya.
Usulan Gubernur yang dimaksudkan Prabasa tersebut, yakni realokasi anggaran tahap kedua sekitar Rp10 Miliar di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar. “Jadi total realokasi anggaran, termasuk di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kita setujui menjadi sekitar Rp295 Miliar,” jelasnya.
Realokasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar tahap kedua Rp10 Miliar itu, belum menyentuh anggaran pembangunan yang sudah direncanakan.
“Masih pemangkasan anggaran perjalanan dinas, baju dinas kita buang termasuk pula baju olahraga dan sepatu. Dialihkan untuk menangani Covid-19,” ungkap Prabasa.
Kalaupun masih diperlukan realokasi anggaran, lanjut Prabasa, DPRD Provinsi Kalbar akan mendorongnya. “Supaya wabah ini cepat selesai. Kita tidak bisa jug memperkirakan kapan Covid-19 ini selesai,” ucapnya.
Namun, Prabasa kembali mengingatkan kalau upaya melawan Covid-19 ini diharapkan tetap tidak mengabaikan pembangunan di Kalbar yang sangat berperan dalam mengatasi dampak wabah ini di masyarakat.
“Jangan sampai kita berpikiran fokus mencegah penyebaran Covid-19 lantas tidak memerhatikan pembangunan ke depan sebagai upaya pemulihannya,” pungkas Prabasa.(dik)
