KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia terus meluas. Realokasi anggaran terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan, anggaran pemindahan ibukota negara pun akan dialihkan untuk menangani virus yang kali pertama ditemukan di Wuhan, China ini.
“Saya yakin pembangunan Ibukota Baru akan ditahan sementara atau di-pending,” kata Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (01/04/2020).
Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini optimis pembangunan Ibukota Baru bakal ditunda, lantaran hingga saat ini pemerintah terus merelokasi anggaran untuk menghadapi pandemi global Covid-19.
Sejauh ini, ungkap Amin, realokasi anggaran yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup banyak. “Namun kebutuhan anggaran untuk menangani Covid-19 sampai saat ini belum bisa dipastikan,” katanya.
Sebut saja, ungkap Amin, realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik APBN 2020. “Selain di Pusat, realokasi anggaran juga dilakukan di daerah-daerah, termasuk Provinsi Kalbar, baik kegitan kedewanan maupun birokrat,” ujarnya.
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar pun, lanjut Amin, tidak keberatan realokasi anggaran kegiatan kedewanan untuk menghadapi wabah Covid-19. “Intinya kawan-kawan di Dewan tidak ada masalah. Besok kita akan menggelar rapat anggaran,” tuturnya.
Realokasi anggaran tidak menutup kemungkinan merembet ke kegiatan-kegiatan lainnya, jika melihat perkembangan kasus Covid-19, khususnya di Kalbar. “Kita tidak dapat memastikan kapan wabah ini akan berakhir,” ucap Amin.(dik)