Ketimbang DAK Fisik, Lebih Baik Dana Ibukota Baru yang Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) yang mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik APBN 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sangat tidak tepat. Karena menyebabkan perekonomian daerah kian sempoyongan.

“Lebih baik Pusat menunda rencana pemindahan Ibukota Negara dan mengalihkan dananya untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Itu lebih humanis,” kata Tony Kurniadi, Legislator Kalbar dari Partai Amanat Nasional (PAN), ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/03/2020).

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menerbitkan surat dengan S.247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang penggunaan DAK Fisik dari APBN 2020.

Dalam surat yang ditujukan untuk seluruh Kepala Daerah tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa dari DAK Fisik yang bersumber dari APBN 2020 dihentikan.

Lebih rinci Sri Mulyani meminta pengadaan barang dan jasa seluruh jenis, bidang dan subbidang DAK Fisik–selain bidang kesehatan dan pendidikan–disetop.

Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik bidang pendidikan juga diminta untuk dihentikan proses pengadaan barang dan jasanya.

Tony sangat menyayangkan kebijakan Menkeu Sri Mulyani tersebut, lantaran di lain sisi justru Plh Menhub Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemindahan Ibukota tetap berlanjut meskipun negeri ini dilanda wabah Covid-19.

“Ini sangat miris. Bayangkan saja, di tengah kondisi wabah Covid-19, ada statement dari pembantu Presiden bahwa pemindahan Ibukota jalan terus. Egosentrisnya nampak sekali,” sesal Tony.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, lebih baik dana rencana pemindahan Ibukota yang Miliaran bahkan Triliunan dialihkan untuk mengendalikan wabah Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia.

“Memangnya pemindahan Ibukota itu keperluan mendesak, kan tidak demikian. Sama sekali bukan keperluan mendesak. Ini persoalannya hanya pada mau atau tidak Pempus menurunkan gengsi politiknya demi kepentingan rakyat banyak,” pungkas Tony.(dik)