KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh, sangat berdampak dalam mengentaskan kawasan kumuh di Kota Pontianak. Saat ini kawasan kumuh di Pontianak tersisa sekitar 3,49 hektar. Tahun depan pihaknya akan berupaya mengurangi angka tersebut hingga nol persen. “Saya berharap tidak ada lagi tumbuh kawasan kumuh yang baru sehingga yang sudah terbangun ini harus tetap dipelihara dan dijaga,” ujarnya saat meninjau kawasan yang menjadi bagian dari Program Kotaku di Kelurahan Mariana dan Sungai Beliung, Sabtu (7/3).
Menurutnya, ada empat kelurahan di Kota Pontianak yang menjadi sasaran Program Kotaku di tahun 2020 ini. Dalam program Kotaku, yang menjadi indikator adalah pembenahan infrastruktur, persampahan, septik tank komunal, penghijauan dan sebagainya. “Di luar Program Kotaku, kita juga ada perbaikan kawasan pemukiman, jalan lingkungan, bedah rumah, sambungan air bersih, persampahan, sanitasi dan lainnya,” ungkap Edi.
Dia menilai, implementasi dari Program Kotaku terhadap sebuah kawasan, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru. Apalagi masyarakat di kawasan tersebut mempunyai potensi untuk menciptakan kawasannya menjadi daya tarik wisata. Seperti dengan mengembangkan kerajinan tangan, produk UKM, kuliner dan sebagainya. “Kalau masyarakat setempat mau bersinergi dengan program-program pemerintah, kita akan dampingi sehingga kawasan itu menjadi lebih maju dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.
Program Kotaku yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, juga dalam rangka mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. ( humas)