KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Permasalahan pertanian di Desa Matang Segantar, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas benar-benar kompleks. Bukan hanya petani, tenaga pendidik atau guru pun turut mengeluhkannya.
“Pupuk bersubsidi di desa kami sangat langka. Kalaupun ada, pendistribusiannya cukup lama,” ungkap Maspedi, salah seorang tenaga pendidik kepada Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Tony Kurniadi yang reses ke Desa Matang Segantar, Februari lalu.
Memang terdengar cukup aneh, seorang guru malah mengeluhkan kelangkaan pupuk kepada Tony Kurniadi yang notabene Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
Namun, menjadi hal biasa mengingat matapencaharian masyarakat di Desa Matang Segantar sebagai petani, sehingga akan mempengaruhi sektor lainnya, termasuk pendidikan.
Selain mengeluhkan ihwal kelangkaan pupuk bersubsidi, Maspedi juga melontarkan pertanyaan yang menggelitik, sampai membuat ratusan orang yang hadir tertawa riuh.
“Apakah petani harus melampirkan KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) jika ingin membeli pupuk bersubsidi,” tanya Maspedi.
Keluhan mengenai masalah pertanian juga disampaikan Anggota Kelompok Tani Desa Matang Segantar, Yatim. “Serangan hama menyebabkan panen padi kami menurun dan besar di ongkos,” ungkapnya.
Yatim pun berharap pihak terkait memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk membasmi hama secara permanen. “Kami mengharapkan bantuan obat pemasmi hama yang paten dan bibit padi,” ucapnya.
Sementara warga Desa Matang Segantar lainnya, Bahrain, Rusmin, Rusli Saleh menyampaikan permintaan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) seperti combain, pipanisasi dan pintu air.
Sedangkan Diman menyampaikan terkait permasalahan infrastruktur jalan. “Kami mengharapkan pembangunan jalan poros Desa Matang Segantar-Samustida,” katanya.
Menanggapi berbagai keluhan dari konstituennya itu, Tony Kurniadi yang merupakan Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas mengatakan akan menampung semua aspirasi masyarakat.
“Tentunya aspirasi masyarakat ini akan kita perjuangkan. Kalaupun tidak sesuai dengan bidang di komisi kami, akan disampaikan ke komisi terkait di DPRD Provinsi Kalbar,” ujar Tony.
Bagaimanapun juga, lanjut Legislator PAN ini, aspirasi dari masyarakat seperti ini sangat dibutuhkan. Supaya setiap Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Kalbar mengetahui kebutuhan masyarakat.
Kemudian, tambah Tony, aspirasi tersebut tentunya akan dibahas bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk menentukan mana yang lebih prioritas untuk direalisasikan.(dik)