Sabtu , 10 Juni 2023
Home / BENGKAYANG / Kondisi Pemerintahan Kabupaten Bengkayang “Lampu Merah”

Kondisi Pemerintahan Kabupaten Bengkayang “Lampu Merah”

cfb05b5d-b458-4cf1-b20e-5c804b6161bf

 

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG- DPRD Kabupaten Bengkayang terus mendorong Pemkab Melakukan Percepatan Penyerapan Anggaran 2020.

Dewan tidak ingin mengulang kejadian masa lalu yang harus mengembalikan dana karena tidak mampu diserap oleh Pemkab Bengkayang.

Tahun 2020 pemkab Bengkayang memang dihadapkan dengan banyak permasalahan salah satunya hukum. Namun begitu bukan menjadi alasan untuk tidak bekerja dengan baik. Terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah semestinya memberikan pelayanan yang baik dan bekerja untuk masyarakat dan daerah.

Ketua DPRD kabupaten Bengkayang, Fransiskus berharap agar OPD di Bengkayang segera menyerap anggaran. Karena saat ini sudah memasuki triwulan yang pertama, tentu sebagai wakil rakyat sangat mengharapkan percepatan penyerapan anggaran.

Artinya anggaran yang sudah disepakati dan sudah diberikan pada seluruh OPD di Kabupaten Bengkayang ini harus melakukan percepatan penyerapan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang harus dilalui.

Penyerapan anggaran 2020 sangat penting dilakuan setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Karena jika itu tidak dilakukan akan berdampak pada pembangunan di kabupaten Bengkayang.

Berhadapan dengan pesta demokrasi, Bengkayang salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Pilkada tahun ini memerlukan biaya yang sangat besar. Sebelumnya penyelenggaraan KPU mengajukan anggaran Pilkada sebesar Rp 40 M, namun yang terealisasi sekitar 65 persen dari pengajuan atau sekitar Rp. 27,8 miliar.

Selain KPU, Bawaslu menerima dana hibah pemkab sebesar Rp  13,1 M. Tentu ini ada kaitannya dengan rencana penganggaran  belanja Modal di DAU.

“Tentu hari ini juga keprihatinan kami terjadi Bengkayang tidak seperti sebelumnya. Karena kondisi Bengkayang saat ini yang hanya bisa melaksanakan jalannya roda pemerintahan ialah pelaksanaan harian Bupati (PLH). Tentu kebijakan-kebijakan yang diambil juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada”, ungkap Fransiskus, Jumat (6/2).

Fran – sapaan akrabnya menuturkan, aturan Dana Alokasi Khusus atau DAK jika melewati aturan yang ada sampai tanggal 31 Juli 2020 belum terserap 75 persen akan terjadi pemotongan atau tidak ditranfer kepada daerah. Ini akan berdampak pada pembangunan yang ada di kabupaten Bengkayang.

“Ini yang sangat kami sayangkan. Saya terus terang saja jika sampai memasuki akhir triwulan pertama tidak terjadi progres-progres kami akan beraksi,” tegasnya.

“Sebagai wakil rakyat kami tidak mau rakyat dirugikan lagi dengan kondisi Bengkayang saat ini,” tambah politikus partai Gerindra ini.

Oleh karena itu, sebagai pimpinan rakyat tentu akan menjalani fungsinya sebagai kontrol pemerintah untuk mengingatkan dan mendorong agar Pemkab bisa melakukan itu.

Melalui lembaga DPRD akan mengambil langkah untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi, karena pada bulan Maret triwulan pertama adalah LKPJ ditahun 2019. ” Karena PLH hanya menjalankan administrasi saja, bentuk keputusan-keputusan tidak boleh diambil. Maka itu kami akan melakukan koordinasi terhadap kewenangan dari PLH ini,” pungkasnya.

KETUA KOMISI I, Badaruddin menambahkan, memang APBD anggaran belanja daerah Bengkayang sudah memasuki triwulan pertama, dan itu agak minim. Yang sedang berjalan saat ini adalah belanja tidak langsung dimana hanya berjalan gaji pegawai saja. Sementara untuk yang lain belum ada progresnya.

Untuk triwulan dua nanti sampai Juni sudah masuk di APBD perubahan. Maksudunya Ia, harusnya di APBD murni sudah ada gerakan-gerakan.

“Tapi kita tidak tahu permasalahan yang terjadi di kabupaten Bengkayang saat ini, tapi jika kita melihat kebelakang memang adanya permasalah hukum yang menjerat Bupati Bengkayang, dan Plt juga dalam keadaan sakit. Kemudian kebijakan-kebijakan strategis tidak bisa diambil oleh Pelaksana Harian Bupati. Jadi kami akan melakukan rapat di provinsi dalam rangka koordinasi, sehingga mendapatkan solusi dan langkah apa yang harus kita lakukan sehingga segera ambil sikap. Apapun alasannya pemerintah Bengkayang harus berjalan,” ungkapnya.

Selanjutnya, masalah kinerja ASN di Bengkayang sejauh ini agak melempem, mungkin juga karena OPD dan eselon II dan III belum terisi, dan itu berdampak juga. Oleh karena itu, belum ada pimpinan definitif di OPD dan mungkin ada kepentingan internal   didalam.

“Tetapi kita minta pengawai jangan bersifat seperti itu. Tetap bekerja sesuai dengan aturan-aturan, dan memikirkan masyarakat yang ada di kabupaten Bengkayang. Terkait dengan masalah hukum yang terjadi sebelumnya,  jangan sampai membuat mental menjadi down.

Ia minta kegiatan tetap berjalan, dan penyerapan anggaran dan produk-produk kegiatan harus dijalankan. Karena sampai saat ini informasi yang kami dapatkan belum ada penyerapan anggaran.

“Mungkin dulu kita bisa mengadakan atau menganggarkan sampai 70 M untuk belanja modal di DAU, tahun ini kita hanya bisa menganggarkan sekitar 10 M karena besar di NPHD  di Pilkada. Jadi satu-satunya harapan kita ini saat ini dari Dana Alokasi Khusus ( DAK) jika DAK tidak dieksekusi oleh OPD OPD tertentu maka pada 31 Juni 2020 apa yang kita harapkan, tentu akan berdampak pada masyarakat dan juga pasti masyarakat berpikir fungsi kami tidak berjalan, kami tidak menjalankan fungsi kami sebagai lembaga DPRD ,” ungkap politisi Hanura ini.

Dengan ada Konferensi pers saat ini, Badaruddin berharap ASN bekerja sesuai tupoksi dan juga dia ajak untuk memikirkan Bengkayang ini bersama-sama untuk dibangun. “Yau kita mikirkan Bengkayang bersama-sama, membangun Bengkayang,” bebernya.

SEMENTARA ITU, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II, Sarina, ia berharap setiap OPD yang bermitra dengan komisi II sekiranya setelah melakukan evaluasi APBD murni tahun 2020 dan telah ditentukan sebagai perda sudah menjadi keharusan bagi OPD untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan secara menyeluruh sesuai dengan notip anggaran yang sudah di sepakati melalui APBD yang sudah kita tetapkan.

” Sebelum dibentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masing-masing komisi sudah memperkenalkan diri dan melakukan rapat pertama bersama OPD terkait sebagai mitra. Sisi lain juga sudah melakukan beberapa kali rapat dengan OPD tertentu berkenaan dengan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan meminta keterangan persiapan untuk melakukan kinerja pada tahun anggaran 2020,” ujar Sarina.

“Pengalaman pada tahun sebelumnya (kasus hukum) dijadikan alasan bahwa kita ini lemot. Justru itu saya pikir menjadi motivasi buat ASN dan kawan-kawan di OPD untuk lebih kreatif berpikir dalam arti kreatif tetap  mengacu pada regulasi. Bukan kreatif melanggar regular. Dan belanja-belanja rutin yang sudah dilakukan saya pikir jika pekerjaan fisik dengan penunjukan langsung silahkan dilakukan kecuali itu melalui proses lelang, apalgi dalam penganggarannya. Tidak ada alasan untuk tidak extion,” tegasnya.

Memang kata Srikandi NasDem ini, kendala yang sedang dihadapi saat ini bukan hanya pemerintah yang merasa masyarakat juga. Tapi inilah kata Sarina merupakan warna warni yang harus dihadapi, dan mungkin ini juga yang akan membuat dewasa selaku pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas.

Ia menambahkan, dalam hal ini lah peran media juga sangat penting untuk bisa menyampaikan kepada OPD – OPD . Karena diakui Sarina memang periode ini adalah periode terberat bagi lembaga DPRD dalam menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat.

“Berat dengan kondisi yang ada saat ini. Kita prihatin dengan apa yang menimpa Bengkayang, pak Bupati kita yang sedang menjalankan proses hukum, Pak PLT yang lagi sakit. Sekarang PLH juga memikul  beban berat, disisi lain regulasi tidak membenarkan beliau (PLH) mengambil langkah lebih laju dari yang ada. Oleh karenanya melalui media ini menyampaikan kepada masyarakat kita semua ada hal yang memang tidak boleh langsung dikomunikasikan secara vurgar. Apalagi di media sosial. Karena diatas segala-galanya dalam pemerintahan ini adlaah aturan,” ungkap Sarina.

“Ambruknya Bengkayang bukan pemerintah saja, bukan lembaga DPRD saja tapi ambruknya masyarakat itu sendiri bersama daerahnya. Tapi saya yakin kita ini masih memiliki semangat untuk menjadikan Bengkayang jauh lebih baik kedepan,” tutupnya. (Titi).

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Cornelis Hadiri Event Budaya Barape Sawa 2023 di Kabupaten Bengkayang

  KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *