Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Jujur tak ada yang istimewa dari Krisantus Kurniawan. Bila melangkah, lebih banyak menundukkan kepala, menatap ubin. Bicaranya pun rada pelit. Sesekali saja suaranya terdengar. Lalu kembali hening.
Jarang-jarang orang Dayak bekerja di pemerintahan. Umumnya, ya peladang termasuk orang tua saya. Jangankan mau kerja, mau sekolah saja susah waktu itu
Tapi, jangan mudah terjebak dengan penampilan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pernah merasakan kemarahannya. Apalagi kalau sudah menyangkut peladang, jangan coba-coba ‘senggolan’ dengan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP ini.
“Ini persis sekali, ini jawaban yang nyontek, tidak perlu pemikiran, tidak perlu gagasan,” ujarnya geram mendengar jawaban dari KLHK saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, selasa (19/11).
Apa yang dilakukannya, mengingatkan pada perjalanan hidup dirinya dan keluarganya. Manis dan getir hidup sebagai keluarga peladang, telah membawanya pada suatu kondisi – mungkin saja – tidak pernah terlintas dalam benak pikirannya duduk menjadi anggota DPR RI.
“Jarang-jarang orang Dayak bekerja di pemerintahan. Umumnya, ya peladang termasuk orang tua saya. Jangankan mau kerja, mau sekolah saja susah waktu itu. Sebagai keluarga peladang, kita tahu cara membuka lahan yang tidak merugikan alam. Itu warisan dari turun-temurun dan mengalir dalam darah kita,” ujar Krisantus yang tercatat anggota DPRD Provinsi Kalbar dua Periode (2009-2019) saat ditemui Kalimantan Today di Komplek Parlemen RI, Senayan Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Jadi tidaklah aneh, bila kerap pasang badan soal peladang. Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar II, ini meyakini, kebakaran hutan dan lahan, bukan disebabkan oleh peladang yang membuka lahan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tapi tidak pernah menimbulkan bencana kabut asap.
“Masyarakat Dayak punya kearifan lokal sendiri, bagaimana cara membuka ladang tanpa menimbulkan bencana. Berladang sudah menjadi pencaharian masyarakat Dayak. Berladang dengan keaifan lokal justru harus dilestarikan,” tegas pria kelahiran Nanga Layung, Kecamatan Sepauk, Sintang, ini.
Bahkan kepada aparat penegak hukum, dia tak segan mengingatkan untuk tidak bersikap ‘tebang pilih’ dalam menangani kasus karhutla.
“Kami paham proses hukum tidak bisa diintervensi, harapan saya proses tetap berjalan tetapi harapan kami peladang itu bebas. Bebas murni, tidak ada stempel sebagai mantan narapidana. Anak peladang takut, ayahnya ada stempel narapidana,” ujar anggota Legislatif dua Periode di Kabupaten Sanggau, (2004-2009).
Tentu saja, tak hanya di masalah nasib peladang. Baginya, keadilan dan kesejahteraan menjadi solusi yang harus dipecahkan bersama. Sebab ada begitu banyak permaslahan di Kalimantan Barat yang harus dibenahi, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, perkebunan dan kehidupan sosial yang harus dibenahi secara bersama-sama.
“Kita membuka lahan, menanam padi. Bukan padi yang tumbuh, justru rumput meninggi yang hidup subur,” ujar Krisantus bermajas. (serenade)
