Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Ibu Kota Negara sudah dipastikan pindah dari Jakarta ke Kaltim. Sebagai daerah penyanggah, pembangunan di Provinsi Kalbar harus sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tersebut.
“Semuanya harus terintegrasi dan terpadu, supaya kemanfaatan dari pindahnya Ibu Kota Negara bisa dirasakan secara nasional, khususnya provinsi di Kalimantan, termasuk Kalbar,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/02/2020).
Lantaran pentingnya keintegrasian dan keterpaduan itulah, Suriansyah menilai, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan 2020 di Kalbar yang dibuka Mendagri Tito Karnavian Rabu kemarin, sangat strategis.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini, ketika Pemerintah Pusat (Pempus) mempersiapkan Ibu Kota Negara yang baru di Kaltim, daerah-daerah penyanggah di Kalimantan juga harus dipersiapkan. “Mulai dari infrastruktur, penataan wilayah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Suriansyah.
Pembangunan infrastruktur antarwilayah se-Kalimantan, kata Suriansyah, sangat penting untuk diprioritaskan. “Misalnya rencana Rel Kereta Api Trans Kalimantan yang sudah lama digaungkan. Ini seharusnya bisa segera direalisasikan,” ucapnya.
Pembangunan Jalan Trans Kalimantan, lanjut Suriansyah, juga harus dilanjutkan supaya tercipta konektivitas antarprovinsi di Kalimantan. “Misalnya jalan dari Kapuas Hulu di Kalbar menuju Kaltim, itu kan seharusnya segera diwujudkan,” tuturnya.
Demikian pula dengan infrastruktur gas se-Kalimantan yang sudah lama diwacanakan, tetapi hingga kini belum dilaksanakan. “Padahal Kalbar ini potensial untuk menjadi pusat pengolahan gas dari Natuna. Dengan pipanisasi seharusnya itu bisa dilakukan,” kata Suriansyah.
Pembangunan kawasan perbatasan negara di Kalbar dan provinsi lainnya di Kalimantan menurut Suriansyah, juga harus menjadi prioritas untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Negara.
“Jalan paralel perbatasan negara itu akan terhubung ke Ibu Kota Negara yang baru, makanya pembangunannya menjadi sangat penting untuk disegerakan,” ucap Suriansyah.
Selain infrastruktur, kata Suriansyah, penataan wilayah juga menjadi sangat penting terkait pemindahan Ibu Kota Negara. “Sehingga jangkauan pelayanan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Terkait dengan itu, jelas Suriansyah, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kalimantan harus menjadi perhatian. “Misalnya Pembentuan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran kabupaten di Kalbar dan provinsi lainnya di Kalimantan,” paparnya.
Pembangunan daerah penyanggah Ibu Kota Baru ini, tegas Suriansyah, harus dilakukan bersama. Apalagi Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bukan Jawasentris, tetapi Indonesiasentris yang berpusat di Kalimantan.(dik)
