KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Berbagai usulan yang disampaikan Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat membahas kratom di Kantor Staf Presiden (KSP), mendapat sambutan positif dari pegiat mitragyna speciosa ini. Salah satunya dari Kelompok Pengelola Hasil Alam Borneo (Komphar).
“Apa yang disampaikan Gubernur di KSP itu sudah benar,” kata Harry Tri Yoga, Wakil Ketua Komphar ditemui di Sekretariatnya, Kamis (06/02/2020).
Adapun yang diusulkan Midji–sapaan Sutarmidji–itu di antaranya meneliti secara farmasi tentang kratom sebaga bahan baku obat.
Melakukan tata niaga dalam mengeskport kratom di negara yang melegalkan. Masa pelarangan setidaknya sampai ada hasil penelitian yang komprehensif.
Jikapun dilarang, maka pikirkan dampak ekologisnya, karena lebih 20 juta pohon yang harus ditebang. Sedangkan Kapuas Hulu sudah ditetapkan sebagai paru-paru dunia.
Kemudian harus disiapkan kegiatan pengganti untuk 120.000 jiwa yang perekonomiannya bergantung pada kratom.
Yoga berharap, usulan yang disampaikan Gubernur Midji ke KSP itu dapat memberikan angin segar bagi pegiat kratom di Kratom. “Baik petani, pengepul maupun pengekspor, baik yang besar maupun yang kecil,” ucapnya.
Setelah menyampaikan usulan tersebut, Yoga berharap Gubernur Midji dapat menggali lebih dalam informasi mengenai kratom, guna menentukan langkah terbaik ke depannya.
“Tentu ada beberapa asosiasi yang harus diundang untuk diskusi. Sehingga Pak Gubernur mendapatkan gambaran yang konkret tentang kratom, khususnya di Kalbar,” saran Yoga.
Selain itu, Yoga juga sangat berharap tatakelola bisnis kratom dapat disegerakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. “Sehingga petani dan pengecer kratom akan mendapat keuntungan yang lebih baik dari sekarang,” jelasnya.(dik)