Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Politikus asal Kalimantan Barat, Drs. Cornelis MH, mampu mencuri perhatian masyarakat dalam kiprahnya sebagai anggota Komisi II DPR RI. Dalam beberapa gelaran Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian, gaya bicara, intonasi suara dan pilihan kata, plus tanpa tedeng aling-aling. Cornelis tak ubahnya ‘Singa Podium’.
“Terkait penggunaan anggaran untuk bencana alam, tidak ada aturan yang tegas. Kita ini setengah-setengah dalam memberikan otonomi daerah. Semua menyalahkan Bupati, Kepala Daerah, Gubernur, tetapi kewenangannya tidak diberikan. Kalau diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ya tewaslah mereka,” ujar Cornelis saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, BNPP, dan Rektor IPDN yang membahas kesiapan pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020, pengawasan dana Silpa didaerah bencana, serta penanganan perbatasan negara,Rabu (22/1/2020).
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, ini bikin geger dengan penyataannya soal guru honorer yang langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Guru-guru yang honorer sudah bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun di daerah-daerah terpencil dan terluar, kalau perlu diberi keistemewaan langsung diangkat aja. Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Nggak akan bangkrut,” ujarnya yang langsung disambut dengan tepuk tangan dari para tamu yang menyaksikan dari atas balkon.
Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Cornelis paham betul bagaimana nasib guru honorer. Harap maklum, titian Cornelis sampai ke gedung DPR RI periode 2019-2024 bukan tiba-tiba. Ia meniti karir mulai dari staf di Kantor Camat Mandor, Camat Menyuke, Bupati Kabupaten Landak 2 periode dan gubernur Kalimantan Barat 2 periode.
Perjalanannya yang panjang dan kerap keluar masuk pedalaman itulah, membuat Cornelis tahu apa yang harus diperjuangkannya kepada para guru honorer dan petugas lapangan yang bertugas jauh dari hiruk pikuk keramaian.
“Kalau bukan kita lalu siapa? Sudah waktunya negara memberikan perhatian kepada mereka yang berjuang meningkatkan mutu sumber daya manusia, sementera mereka itu tidak pernah diperhatikan,” tegasnya.
Termasuk masalah perbatasan, sebagai orang nomor satu di Kalbar 2 periode, Cornelis tentu ‘khatam’ persoalan di seputar perbatasan.
“Masalah batas negara sampai hari ini masih belum selesai. Karena koordinatornya kurang berwibawa. Saya mempersoalkannya sejak saya menjadi Gubernur, tetapi sampai hari ini tidak kunjung selesai,” kata Cornelis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Apakah dengan bersuara lantang, Cornelis mendapat teguran dari partai yang menaunginya. Baginya, apa yang dilakukannya menjalankan amanah dari rakyat yang memilihnya dan sebagai masukan kepada pemerintah agar berjalan dengan baik.
“Tidak ada teguran-teguran, kita disini (anggota Dewan) menjalankan apa yang dipercayakan oleh rakyat dan ini otokirik kepada pemerintah agar kedepannya lebih baik lagi,” pungkasnya. (Serenade)
