Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Evaluasi menjadi suatu keharusan untuk mengetahui siapa yang patut dipersalahkan terkait robohnya Jembatan Tebas, Kabupaten Sambas, Minggu (22/12/2019) lalu. Selain mesti dilakukan pihak yang kompeten, juga harus dipastikan objektivitas hasilnya.
“Apakah konsultan yang salah merencanakan atau kontraktor yang tidak mengikuti bestek dari konsultan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar kepada wartawan, Minggu (19/01/2020).
Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini mengatakan, kegagalan pembangunan jembatan senilai Rp4,03 Miliar itu memang harus dikaji secara teknis.
“Ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang mempunyai kemampuan teknis, misalnya dari kalangan akademisi,” jelas Suriansyah.
Langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalbar yang meminta bantuan teknis dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, dinilai cukup tepat.
“Kita harap pihak Perguruan Tinggi betul-betul mampu menilainya secara teknis dan objektif. Karena ini menyangkut aspek hukum ke depannya,” ujar Suriansyah.
Kalau memang kesalahannya di perencanaan, lanjut Alumnus Untan Pontianak ini, konsultan yang harus bertanggungjawab. Demikian pula kalau kesalahannya di pelaksanaan, maka kontraktor yang mesti bertanggungjawab.
“Cuma kadang-kadang, konflik kepentingan memunculkan berbagai pertimbangan. Olehkarenanya kami minta Perguruan Tinggi betul-betul bisa mengevaluasi secara objektif,” tegas Suriansyah.
BACA: Jembatan Tebas Roboh, Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar Panggil Dinas PUPR
Selain evaluasi, Suriansyah juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar menyediakan jembatan sementara di Tebas itu, supaya masyarakat setempat tetap dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.
“Kemudian segera lakukan penyempurnaan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan dengan memerhatikan kondisi alam di kawasan tersebut,” tutup Suriansyah. (dik)
