Parlemen Sibuk Soroti Silpa 2019, Gubernur Midji Malah Nyinyir di Medsos

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2019 yang mencapai Rp1,1 Triliun menjadi sorotan DPRD Provinsi Kalbar. Alih-alih memberikan penjelasan langsung, Gubernur Kalbar, Sutarmidji malah nyinyir di Media Sosial (Medsos) terkait sikap wakil rakyat tersebut.

Orang mau menang sendiri tuh. Orang lain semuanya merampot (berbohong-red)

Melalui akun Facebook Fanpage @Bang Midji, mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menyebut adanya kekeliruan terkait jumlah Silpa Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Berikut postingannya setelah dilakukan beberapa penyesuaian:

“Ribut tentang Sisa Anggaran, saya senyam senyum saja, karena yang komentar ibarat orang yang baru bangun tidur belum gosok gigi sudah sarapan,” tulis Bang Midji.

Selanjutnya Bang Midji meminta orang-orang yang mengomentari Silpa tersebut, termasuk Parlemen Kalbar, untuk memeriksa data terlebih dahulu.

“Cobalah baca datanya dulu. Saya bilang Sisa Anggaran Rp1,1 Triliun itu kan tanggal 20-an Desember. Sedangkan pembayaran sampai 31 Desember,” jelas Bang Midji.

Masih dalam postingan yang sama, Bang Midji menyebutkan kalau Sisa Anggaran finalnya sekitar Rp570 Miliar. “Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) over target 103 persen lebih. Prediksi awal Rp360 Miliar,” terangnya.

Di penutup postingannya Bang Midji menegaskan tanggungjawabnya terhadap realisasi APBD Provinsi Kalbar. “Jangan dengar info yang belum jelas. Saya yang bertanggungjawab terhadap realisasi anggaran,” tutupnya.

Postingan tertanggal 8 Januari 2020 pukul 19.33 WIB tersebut hingga Sabtu (11/01/2020) malam sudah ditanggapi 5.071 pengguna Facebook, dikomentari 1.106 pemilik akun, termasuk jawaban dari Bang Midji sendiri. Kemudian 171 kali dibagikan (share).

Ketika membaca postingan Bang Midji tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Affandie AR menanggapi dengan singkat di salah satu group WhatsApp (WA). “Orang mau menang sendiri tuh. Orang lain semuanya merampot (berbohong-red),” katanya.

Jelas saja Affandie AR bereaksi demikian, lantaran Legislator Demokrat ini sebelumnya sangat menyesalkan besarnya Silpa 2019, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pernyataan Gubernur Midji di akun Fanpage-itu seolah suatu yang benar. Padahal secara tidak langsung dia mengungkapkan, realisasi anggaran menerapkan sistem kebut-kebutan di akhir tahun.

Seperti diketahui pada tanggal 20-an Desember Silpa 2019 disebutkannya masih Rp1,1 Triliun, tetapi berubah drastis beberapa hari berikutnya menjadi Rp570 Miliar, kurang dari prediksi awal Rp360 Miliar pada 31 Desember 2019.

Diberitakan sebelumnya, Silpa Kalbar 2019 mencapai Rp1,1 Triliun, paling banyak sepanjang sejarah provinsi ini. Biasa hanya di kisaran Rp200 Miliar.

“Itu artinya Pemerintah Daerah kurang bekerja dengan maksimal, termasuk Gubernurnya,” kata Affandie AR, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui tempat kerjanya, Selasa (07/01/2020).

Ia mengaku, sejak menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari 2009 sampai sekarang, baru ini menemukan nilai Silpa mencapai Rp1,1 Triliun. “Ini baru kejadian, sejak dipegang Gubernur Sutarmidji,” ucap Affandie.

Silpa tersebut cukup besar bagi Kalbar dan dapat mengganggu perekonomian masyarakat. Hal itu sudah dapat dilihat dari kondisi akhir-akhir ini.

Tidak menutup kemungkinan masalah ini juga akan mempengaruhi opini BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Kalbar.

Pada 2018, ungkap dia, BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah enam tahun berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan besarnya Silpa 2019, sekarang saya khawatir kita mendapat opini Disclaimer, keuangan Provinsi Kalbar tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Affandie.

BACA: Silpa Kalbar 2019 Pecah Rekor, Affandie: Gubernur Jangan Seenaknya

Selain Affandie yang notabene dari Demokrat yang merupakan lawan Gubernur Midji pada Pilkada lalu, kritikan terkait Silpa 2019 ini juga datang dari partai pengusungnya, salah satunya dari Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung.
“Kita memang pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, tetapi bukan berarti begitu ada kesalahan kita biarkan, tidak boleh, mesti kita ingatkan untuk diperbaiki,” kata Suyanto.

Saya melihat dari pemaparan dari PUPR itu penggunaan anggaran lebih banyak pada ruas jalan yang sudah mantap, untuk peningkatan jalan, pelebaran lagi dan lain. Saya tidak setuju seperti itu

Ia mengingatkan, dengan besarnya Silpa 2019, tentunya masyarakat Kalbar yang dirugikan. “Saya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ingin ini terjadi. Harapan kita, ke depannya keduanya lebih mengoptimalkan kemampuan untuk merealisasikan visi dan misinya,” ujar Suyanto.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ini secara khusus juga menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyumbang terbesar dari Silpa 2019.

“Kita minta Dinas PUPR mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan banyak yang tidak terselesaikan tepat waktu,” harap Suyanto.

Evaluasi tersebut, menurut Suyanto, sangat penting dilakukan. “Apa sih penyebab lnya pekerjaan itu bisa terlambat. Karen kalau bicara cuaca pada 2019 itu ada tiga sampai empat bulan kemarau. Kontraktor mestinya senang dengan kondisi cuaca yang banyak kemarau,” paparnya.

Suyanto berharap, pada TA 2020 Dinaa PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas-ruas jalan yang memang selama ini menjadi idaman masyarakat.

“Jangan merupakan masyarakat pedalaman. Saya melihat dari pemaparan dari PUPR itu penggunaan anggaran lebih baayak pada ruas jalan yang sudah mantap, untuk peningkatan jalan, pelebaran lagi dan lain. Saya tidak setuju seperti itu,” kata Suyanto.

Ia menginginkan, Pemprov dan DPRD Kalbar itu sama-sama berjuang untuk keadilan masyarakat. “Mereka yang tinggal di pedalammn itu, sejak Indonesia merdeka belum menikmati jalan yang mantap,” ucap Suyanto.

Misalnya warga Kabupaten Sintang yang tinggal selalu melintasi Simpang Bedang, Nanga Mao, Tebidak, Serawai, Ambalau, dari Sintang menuju Ketungau, dari Nanga Pinoh ke Sokan, Sayan, Kota Baru dan lainnya.

“Jalan-jalannya masih hancur lebur, banyak jembatan yang belum bisa digunakan atau mesti diganti. Itu yang kita minta untuk diprioritaskan. Jangan hanya mengalokasi anggaran Rp 5 Miliar atau Rp6 Miliar, kalau cuma segitu kapan selesainya,” tutup Suyanto.(dik)