KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan para nelayan untuk berbondong-bondong menangkap ikan di Natuna, dinilai sudah sangat tepat. Namun harus disambut atau ditindaklanjuti Pemerintah Daerah (Pemda).
“Terutama Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang daerahnya merupakan wilayah pesisir,” kata Darso, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (08/01/2020).
Bukannya mengerahkan kekuatan militer atau keamanan, kata Darso, Pemda diharapkan mengarahkan para nelayannya untuk menangkap ikan di Natuna.
“Mengarahkan nelayan untuk mencari rezeki di Natuna sambil berpartisipasi menjaga perbatasan yang sekarang dipermasalahkan,” jelas Darso.
Menurut Legislator PDI Perjuangan ini, tidak sulit bagi Pemda mengarahkan nelayan untuk menangkap ikan di Natuna.
“Karena selama ini cukup banyak nelayan yang memang beroperasi di sana, contohnya nelayan di Kalbar,” ungkap Darso.
Para nelayan di pesisir Kalbar ini, tambah dia, cukup banyak yang menggunakan kapal-kapal besar untuk menangkap ikan. “Mereka sering ke Natuna, karena ikan-ikan di sana memang bagus-bagus,” ujar Darso.
Lagi pula, kata Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, dunia internasional sudah jelas memutuskan batas teritori Indonesia di Natuna tersebut.
“Para nelayan tinggal menjalankan perintah Presiden untuk ke sana, diikuti dengan kebijakan Pemda untuk mengarahkannya,” tutup Darso.(dik)