Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar hingga 31 Desember hanya 83 persen. Harus dievaluasi dan diperbaiki, supaya tidak terulang pada TA 2020 dan seterusnya.
“Aspek yang kurang lancar harus diperbaiki. Kita juga akan mengoptimakan fungsi pengawasan kita,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, usai Rapat Kerja (Raker)dengan Dinas PUPR Kalbar, di Ruang Serbaguna DPRD Kalbar, Rabu (08/01/2020).
Sebagai mitra kerja PUPR, kata Subhan, Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar melakukan evaluasi terkait tidak maksimalnya serapan anggaran tersebut.
“Dari evaluasi kita yang menjalankan fungsi kontrol, banyak permasalahan yang kita jumpai. Ini harus menjadi bahan perbaikan di dinas tersebut,” kata Subhan.
BACA: Jembatan Tebas Roboh, Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar Panggil Dinas PUPR
BACA: Silpa Kalbar 2019 Pecah Rekor, Affandie: Gubernur Jangan Seenaknya
Hasil evaluasi Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar juga didasarkan pada hasil reses; masyarakat masih banyak mengeluhkan permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan. “Aspek penanganannya jauh dari harapan,” ucap Subhan.
Padahal, persoalan infrastruktur ini merupakan salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar saat kampanye, yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Target yang harus dicapai terkait visi dan misi tersebut, menurut Subhan, harus dioptimalkan. “Karena nanti akan berdampak pada laporan pertanggung jawaban Gubernur,” ingat Subhan.(dik)
