Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Hingga tutup buku, penyerapan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019 hanya 91 persen, lebih kecil dibandingkan sebelumnya yang mencapai 95 persen. Evaluasi menjadi suatu yang mutlak, supaya tidak semakin memburuk ke depannya.
“Kita akan evaluasi bersama. Kita akan lihat apa permasalahan sebenarnya,” kata Erry Iriansyah, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Selasa (02/01/2020).
Evaluasi bersama yang dimaksudkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ini tentunya bersama Organisasi Perangkat Kerja (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.
BACA: Tunggakan BPJS di RSUD MTh. Djaman Capai Rp 3 M
Namun sebelum itu, Erry sudah menyarankan agar ke depannya proses tender di OPD terkait lebih dipercepat. “Jangan mendekati akhir tahun, baru diproses,” ujarnya.
Apalagi menyangkut pembangunan fisik yang pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Kita tidak bisa memaksakan bangunan cepat selesai, karena ada mekanismenya, dan hal yang diperhatikan,” kata Erry.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalbar ini juga berharap, kesalahan terkait rendahnya penyerapan anggaran ini jangan semuanya ditimpakan ke kontraktor.
Semua pihak, saran Erry, harus duduk bersama untuk mencari solusi terkait permasalahan melorotnya penyerapan anggaran ini.
“Bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana agar ke depannya pembangunan berjalan susuai program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar,” papar Erry.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Irsan justru memaklumi masalah melorotnya penyerapan anggaran tersebut.
Selain karena cuaca, lanjut dia, juga disebabkan pergantian eselon dan lainnya. “Memang tidak bisa dipaksakan, 91 persen itu sudah maksimal,” ujar Irsan.
Ia juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang tidak memaksakan suatu pengerjaan atau lebih memilih untuk menunda suatu pengerjaan, supaya kualitasnya terjaga.
“Lantaran kami khawatir, kalau suatu pengerjaan dipaksakan, mutunya tidak terjaga. Sehingga hasilnya tidak baik bagi Kalbar,” ucap Irsan.
Namun, Legislator PKB ini juga berharap proses lelang dipercepat. Supaya serapan APBD TA 2020 mencapai 100 persen.
“Jika serapan anggaran besar, maka segala hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat, akan terpenuhi dengan baik,” tutup Irsan.(dik)
