Kapuas Raya Tak akan Menyulitkan Kalbar

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Selama ini Pemerintah Pusat (Pempus) selalu khawatir kalau Daerah Otonom Baru (DOB) akan menyulitkan keuangan daerah induk. Namun hal itu tidak perlu apabila menyangkut pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

“Kalau memang Provinsi Kalbar ini dimekarkan, sebenarnya kita (Provinsi Induk-red) juga diuntungkan,” kata Syarif Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawa, Senin (31/12/2019).

Keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, kata Amin, tentunya akan menguntungkan Provinsi Induk yang notabene pesisir Kalbar. “PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan meningkat,” ucapnya optimis.

Provinsi Kapuas Raya sebagai hasil pemekaran Provinsi Kalbar, lanjut dia, juga didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai. “Tidak akan menyulitkan daerah induk,” tegas Amin.

Selain pertimbangan tersebut, jelas Amin, pemekaran Provinsi Kalbar ini sudah sejak lama dinantikan masyarakat di lima kabupaten yang masuk rencana Provinsi Kapuas Raya.

“Kami sebagai wakil mereka, berkewajivan untuk memperjuangkan terwujudnya Provinsi Kapuas Raya tersebut. Kami juga mendapat dukungan dari Pak Gubernur (Sutarmidji) dan Mantan Gubernur Kalbar Cornelis (Anggota Komisi II DPR-RI),” papar Amin.

Beberapa waktu lalu, Amin bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalbar menemui Komisi II DPR-RI yang membidangi pemekaran daerah di Indonesia.

“Memang sampai saat ini, moratorium (penghentian sementara-red) pemekaran itu belum dicabut. Ini menjadi kendala kita dalam mewujudkan Kapuas Raya,” ungkap Amin.

Namun, Komisi I DPRD Provinsi Kalbar menegaskan di hadapan Legislator Senayan tersebut, kalau Papua dimekarkan, Kalbar juga harus demikian.

“Kami tidak mau ada deskriminasi. Apa bedanya Papua dengan Kalbar, kan sama-sama berbatasan dengan negara lain,” ujar Amin.

Ia memastikan, DPRD Provinsi Kalbar akan terus menggaungkan dan memperjuangkan ihwal pemekaran ini sampai Provinsi Kapuas Raya terwujud.(dik)