Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkeyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan hancur apabila mengabaikan kaum millenial. Lantaran kiprah generasi ini sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depannya.
“PPP merasa sangat berkepentingan dan berkewajiban untuk terus memberikan pendidikan politik kepada mereka,” kata Herman Hofi, Ketua DPC PPP Kota Pontianak, ditemui di sela Pendidikan Politik Kaum Millenial, di Ballroom Hotel 95 Pontianak, Minggu (22/12/2019).
Dengan pendidikan politik tersebut, Herman berharap kaum millenial mempunyai kesadaran yang cukup tinggi tentang hak dan kewajibannya dalam hal sosial politik berbangsa dan bernegara.
“Sehingga mereka tidak terombang-ambing dengan pengaruh-pengaruh negatif dari luar, termasi informasi-informasi bohong atau hoaks seputar masalah politik dan lainnya,” jelas Herman.
Ia mendorong dan membangkitkan semangat kaum millenial untuk aktif di politik. Jangan sampai mereka menjauhkan diri atau apatis terhadap politik. “Ini sangat berbahaya,” ingat Herman.
Bagaimanapun juga, jelas Herman, dalam hal politik, masyarakat terbagi dalam tiga kelompok, yakni apatis, pendorong dan kritis. “Sangat berbahaya sekali itu kelompok apatis, jangan sampai kaum millenial masuk kelompok ini,” tegasnya.
Berbagai upaya dapat dilakukan agar kaum millenial tidak apatis terhadap politik. Di antaranya, melalui pendidikan politik seperti ini.
Melalui pendidikan politik ini, lanjut Herman, PPP ingin menghilangkan stigma di tengah kaum millenial kalau politik itu kotor, sadis, dan tidak dapat dipercaya.
“Kita ingin mendidik kaum millenial ini lebih kritis dalam memahami berbagai hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Herman.
PPP, lanjut dia, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum millenial untuk aktif di politik dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Kita terus berupaya untuk merekrut kaum millenial ini. Bagi yang ingin berkiprah di PPP, kita buka peluang sebesar-besarnya,” kata Herman.
Kalaupun tidak menjadi kader PPP, lanjut dia, kaum millenial sudah mendapatkan pendidikan politik ini. “Sehingga di manapun mereka berkiprah, sudah memahami hak dan kewajibannya dalam sosial politik, berbangsa dan bernegara,” pungkas Herman.(dik)
