KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Hampir seluruh Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) di Kalbar ini dimonopoli pihak-pihak tertentu. Ujung-ujungnya masyarakat, baik sebagai petani maupun konsumen yang menjadi korban.
“Pemerintah harus turun ke lapangan. Karena hampir rata dimonopoli,” ungkap Sy Ishak Ali Almuthahar, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Minggu (15/12/2019).
Memang stok Bapokting mencukupi kebutuhan masyarakat Kalbar. “Memang ada, bahkan banyak. Tetapi harganya melambung,” kata Ishak.
Terutama, lanjut dia, Bapokting yang didatangkan dari luar Kalbar. Sudah menjadi rahasia umum kalau pemasoknya cenderung tunggal atau dimonopoli. Sehingga seenaknya menaikkan harga.
Sebenarnya, menurut Ishak, Kalbar tidak perlu mendatangkan Bapokting dari luar, terutama produk pertanian. Karena jumlah petani yang menanam berbagai jenis tanaman di Bumi Khatuliatiwa ini cukup banyak.
BACA: Warga Dusun Lape Serahkan Lantak ke Dandim
Melihat potensi kuantitas petani dan luas areal, tambah dia, Kalbar sangat mungkin menjadi penyuplai produk pertanian di daerah lain di Indonesia.
“Kalau produk pertaniannya disiapkan di sini, tentu dapat menekan harga pangan di pasar lokal,” tutur Ishak.
Cuma upaya ke arah sana, menurut Ishak, belum nampak dilakukan pemerintah. Tercermin dari belum adanya regulasi yang mendukung hal tersebut.
“Sebenarnya dengan mengoptimalkan petani kita, masyarakat dan pemerintah sangat diuntungkan,” kata Ishak.
Ia optimis petani Kalbar dapat memenuhi kebutuhan pasar. “Cuma belum ada langkah untuk merangkul para petani, baik besar maupun kecil di Kalbar ini,” tutup Ishak.(dik)