Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Pada bulan terakhir Tahun Anggaran (TA) 2019 ini, tentunya cukup banyak perusahaan yang kebut-kebutan menyelesaikan proyek pembangunan, supaya sesuai dengan kontrak yang ditandatanganinya dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Tidak masalah, boleh saja lembur segala macam. Tetapi perlu juga diingat, perhatikan aspek kualitasnya,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Senin (02/12/2019).
Legislator Partai NasDem ini menjelaskan, target pencapaian suatu proyek pembangunan itu tergantung kontrak yang dibuat perusahaan dengan Pemda. Tidak menutup kemungkinan, banyak yang harus sudah selesai pada Desember ini.
“Kalau tidak selesai sesuai kontrak, tentu perusahaan tersebut dianggap tidak mampu dan harus di blacklist (tidak akan mendapatkan proyek pemerintah di tahun berikutnya-red),” ujar Subhan.
Guna mengejar target itulah, perusahaan berupaya secepat mungkin menyelesaikan proyek yang dimenangkannya pada TA 2019 ini.
“Sementara kita tahu, bahwa Desember ini musim hujan, tentunya akan berpengaruh pada pencapaian dan kualitas pengerjaan,” ungkap Subhan.
Sebenarnya, menurut Subhan, aspek utama yang mempengaruhi apakah proyek pembangunan itu bisa terealisasi tepat waktu atau tidak, terletak pada perencanaannya. “Kita tahu, bukan hanya kondisi alam atau cuaca yang mempengaruhi pengerjaan,” ujarnya.
BACA: 11 Desa di Sanggau Rentan Pangan
BACA: 1 Tahun Kalimantan Today
Selain faktor cuaca, lanjut Subhan, kondisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar juga sangat berpengaruh dalam realisasi pembangunan.
“Kalbar ini kan ada sedikit kendala, di mana ada yang masih Plt (Pelaksana Tugas) atau baru definitifkan. Ada juga pejabat yang mengundurkan diri. Ini juga akan memperlambat,” jelas Subhan.
Persoalan ini perlu dievaluasi, tambah dia, jangan sampai APBD yang sudah diketuk palu malah pelaksanaannya terkendala hingga Desember. “Ini akan menjadi suatu catatan dalam laporan pertanggungjawab Gubernur nanti,” ingat Subhan.
Terkait persoalan ini, Subhan menyarankan, pihak terkait yang bertanggungjawab mengadakan evaluasi-evaluasi atau mencari solusi bagaimana agar suatu pengerjaan selesai tepat waktu sesuai kontrak, dengan kualitas yang diharapkan.
“Mengenai waktu pelaksanaan itu kan tergambar dalam kontrak. Kalau tidak terealisasi, kita selaku Anggota Dewan pasti akan monitoring terhadap progresnya, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi bidang kita,” papar Subhan.
Terkait monitoring ini, Subhan mengaku, belum bisa disegerakan. Lantaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Kalbar, termasuk Komisi-Komisi baru saja dibentuk.
“Kita tidak bisa sembarangan bekerja tanpa panduan-panduan yang telah disepakati dalam Banmus (Badan Musyawarah),” tutup Subhan.(dik)
